Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rasional, Zulkifli Tak "Ngotot" Jadi Cawapres Prabowo

Kompas.com - 26/06/2018, 19:30 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku tak berkukuh menjadi calon wakil presiden pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Ia mengatakan, dalam membangun koalisi tak bisa masing-masing partai memaksakan kehendaknya.

Meski demikian, jika berkoalisi dengan Gerindra, semua partai yang hendak bergabung memang akan berlomba-lomba menjadi cawapres Prabowo.

Sebab, semua partai berkeinginan menjaga perolehan kursinya di DPR. Dalam pemilu serentak, hal itu bisa dilakukan dengan menjadi capres atau cawapres.

"Dalam koalisi itu, kesepakatan kesepahaman enggak bisa kami harga mati. Kalau harga mati itu kalau PAN cukup bisa. Kalau kami bisa usung sendiri, harga mati. Tapi kalau enggak bisa tentu kesepakatan. Akan sangat tergantung koalisinya. Kami rasional saja," kata Zul, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Baca juga: Pertemuan Zulkifli-Prabowo dan Sinyal Koalisi di Pilpres 2019

PAN tidak bisa mengusung sendiri pasangan capres-cawapres. Dalam Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019. Acuannya hasil pemilu 2014.

Berdasarkan Pemilu 2014, PAN hanya memperoleh 7,59 persen suara sah nasional atau 8,6 persen kursi DPR.

Zulkifli mengakui saat ini masing-masing partai sudah menunjukan egonya dengan mengupayakan ketua umumnya menjadi cawapres bagi Presiden Joko Widodo atau Prabowo.

Baca juga: HNW Sebut Ada Wacana Pasangan Anies-Aher pada Pilpres 2019

Namun, PAN juga melihat peluang jika nantinya ada beberapa partai dari koalisi Jokowi yang berpindah haluan lantaran ketua umumnya tak dipilih menjadi cawapres.

Terhadap partai-partai itu, PAN membuka komunikasi untuk membangun poros baru di luar koalisi Jokowi dan Prabowo.

"Kan ada alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Misal PKB, Cak Imin enggak bisa jadi cawapres, terus cari alternatif. Kami berdua enggak bisa. Mestinya ada satu partai lagi. Tapi kalau Golkar yang marah, ayo PAN kita berdua saja. Masih bisa itu," kata Zul.

"Jadi tergantung detik-detik injury time. Jadi ada alternatif 1 alternatif 2. Masih cair. Memang enggak bisa hari ini a atau b. Belum bisa. Tapi pembicaraan harus dilakukan, harus dimulai untuk bangun kesepahaman," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com