Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Prabowo Bingung karena Enggak Berkuasa

Kompas.com - 25/06/2018, 13:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PKS Fahri Hamzah menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kebingungan mencari dana operasional politik hingga akhirnya harus menggalang dana secara massal dari publik (crowdfunding).

Fahri mewajari tindakan Prabowo lantaran mahalnya biaya politik di Indonesia. Ia bahkan mengapresiasi langkah mantan Pangkostrad itu yang melibatkan masyarakat dalam pembiayaan politik.

"Karena pilpres ini begitu mahal tapi ditanggung oleh satu orang. Dan itulah Prabowo Subianto hari ini. Prabowo itu bingung karena dia enggak berkuasa. Saya mendengar malah bisnis-bisnisnya pun seperti dihambat," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Baca juga: Penggalangan Dana Politik oleh Gerindra dan Dugaan Menipisnya Modal Prabowo

"Akhirnya enggak punya uang, begitu mau maju lagi dari mana sumbernya? Enggak ada pembiayaan. Sementara orang bilang satu kandidat perlu Rp 5 triliun. Minimal Rp 3 triliun, ada yang bilang paling minimal Rp 2,5 triliun. Ini dari mana?" lanjut Fahri.

Sementara itu, lanjut Fahri, Presiden Joko Widodo selaku capres petahana tentu tak akan kesulitan menghimpun dana.

Ia mengatakan selaku petahana, Jokowi tentu memiliki akses ekonomi yang lebih luas daripada Prabowo untuk menghimpun dana kampanye.

Baca juga: Prabowo Galang Donasi, Dana Terkumpul Rp 219 Juta dalam 52 Jam

"Karena dia incumbent, on going project-nya banyak. Bayangkan ini proyek bikin jalan tol dimana-mana. Ini kan pelabuhan, airport, segala macem. Itu kasnya banyak. Orang-orang yang dapat fee itu kan pasti mau nyumbang kepada penguasa," tutur Fahri.

Fahri menambahkan, apa yang dilakukan Prabowo merupakan gejala minimnya perhatian negara terkait pendanaan partai politik.

Ia menilai negara abai terhadap pendanaan partai politik yang menurutnya masih sangat minim.

Baca juga: Prabowo Merasa Jadi Sasaran Amarah Pejabat karena Bicaranya Blak-blakan

Padahal, sambung Fahri, hal itu memicu terjadinya korupsi politik lantaran banyaknya pemodal yang mendanai politisi. Dengan demikian, nantinya politisi yang terpilih dituntut untuk mengembalikan bantuan yang diberikan.

"Nah, istilah kembali modal ini apa sih sebenarnya? Itu artinya kan orang itu didorong untuk mencari uang di luar yang wajar itu. Dan itu lah akar dari korupsi politik," lanjut dia.

Prabowo sebelumnya menggalang donasi untuk mendukung perjuangan politiknya dan Gerindra. Penggalangan dana ini ia umumkan lewat akun Facebook resminya, Kamis (21/6/2018) malam.

Baca juga: Beredar Foto Uang Berstempel Prabowo di Media Sosial

Prabowo mengatakan, proses demokrasi berbiaya tinggi di Indonesia menyebabkan banyak calon potensial justru kalah dukungan dari calon lain yang memiliki dana besar. Oleh karena itu, Partai Gerindra membutuhkan dukungan dan donasi dari masyarakat pendukungnya.

"Saya merancang suatu program pencari dana dari rakyat langsung, dari pendukung-pendukung saya, dan pendukung-pendukung Gerindra. Saya namakan @GalangPerjuangan," kata Prabowo.

Donasi terus mengalir melalui gerakan Galang Perjuangan yang digagas Prabowo.

Baca juga: Gerindra: Uang Stempel Prabowo Isu Daur Ulang

Jumlah donasi ini dilaporkan secara berkala lewat saluran "Galang Perjuangan" di aplikasi telegram.

Gerakan donasi ini pertama kali diumumkan Prabowo melalui akun Facebook resminya, Kamis (21/6/2018) pukul 20.59 WIB.

Hingga Minggu (24/6/2018) pukul 01.24 WIB, atau setelah 52 jam sejak diluncurkan, sudah terkumpul Rp 219.644.034.

Kompas TV Tuduhan Prabowo Subianto tentang adanya mark up dana pembangunan LRT di Palembang memicu reaksi dari pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com