Prabowo Galang Donasi, Gerindra Bantah Kehabisan Modal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman membantah bahwa partainya tengah kehabisan modal.

Hal ini disampaikan Habiburokhman menanggapi langkah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menggalang donasi untuk ongkos politik Partai Gerindra.

"Oh, enggak (kehabisan modal), crowdfund itu kan biasa di negara demokrasi," kata Habiburokhman kepada Kompas.com, Jumat (22/6/2018).

Habiburokhman mencontohkan politik di Amerika Serikat. Menurut dia, Barack Obama dan Donald Trump turut menggalang dana dari pendukungnya untuk modal kampanye sebagai calon presiden.

"Justru itu ada nilai atau filosofi demokrasinya, yaitu melibatkan masyarakat berpartisipasi dalam perjuangan sejak awal sekali," kata dia.

Baca juga: Prabowo Galang Donasi untuk Biayai Ongkos Politik Gerindra

Ia menilai, donasi dari masyarakat juga bisa menghilangkan praktik lama yang tidak sehat, di mana banyak parpol hanya didanai oleh satu atau sedikit orang.

Menurut dia, hal tersebut berbahaya bagi demokrasi.

"Bisa jadi orang tersebut punya privilege di Partai tersebut dan membuat kebijakan yang tidak demokratis," kata Habiburokhman.

Habiburokhman membantah bahwa penggalangan donasi oleh Partai Gerindra baru dilakukan sekarang ini.

Baca juga: Prabowo: Banyak yang Membenci Saya

Menurut dia, Gerindra sejak lama sudah membuka peluang bagi masyarakat luas untuk menyumbangkan dananya.

"Mungkin ini yang baru terekspos. Waktu pak Jokowi-Ahok (di Pilgub DKI 2012) kita sudah melakukan crowdfund. Kemudian hampir setiap menjelang perhelatan yang besar di pilkada kita lakukan hal yang sama," kata dia.

Menurut Habiburokhman, dan yang terkumpul nantinya akan dipakai membiayai ongkos politik Gerindra seperti sosialisasi hingga membantu konstituen yang tengah ditimpa musibah.

Ia memastikan, penggunaan dana donasi akan dilakukan secara transparan.

Baca juga: Prabowo Berencana Temui Petinggi Parpol, Termasuk AHY

Selain dari masyarakat, kader Gerindra khususnya yang menjabat di eksekutif dan legislatif juga ikut memberi sumbangan.

'Kalau yang di DPR, teman-teman semua memang sudah jelas dipotong, ada potongannya 12 persen dari gaji mereka tiap bulannya," kata dia.