Kompas.com - 22/06/2018, 14:12 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengapresiasi langkah Prabowo Subianto menggalang donasi untuk ongkos politik Partai Gerindra.

"Yang penting, gerakan donasi publik jangan dijadikan tameng dan kamuflase dana hitam yang mengalir ke partai," kata Antoni kepada Kompas.com, Jumat (22/6/2018).

Baca juga: Prabowo Juga Akan Galang Donasi untuk Modal Jadi Capres 2019

Antoni mengaku mendapat informasi, banyak pengusaha yang biasa bermain proyek APBN gelisah dan marah kepada pemerintahan Jokowi karena ruang gerak korupsi mereka ditutup dengan pengawasan yang ketat. Mereka marah karena penghasilan mereka terpangkas.

"Nah, kabarnya mereka bersepakat untuk mendanai lawan Jokowi di 2019 nanti," ujar Antoni.

Antoni juga mengingatkan bahwa langkah menggalang dana yang dilakukan Prabowo dan Gerindra bukanlah hal baru.

Baca juga: Prabowo Galang Donasi, Gerindra Bantah Kehabisan Modal

Pada pilpres 2014, menurut Antoni, pasangan Jokowi-JK sudah melakukannya. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga melakukan langkah serupa pada Pilgub 2017.

Termasuk PSI sebagai partai baru sudah meminta publik berdonasi dengan membeli Kartu Solidaritas Anti Korupsi dan Intoleransi (Kartu Sakti).

"Jadi apa yang dilakukan Gerindra dan Pak Prabowo adalah ide baik meski tidak baru," kata dia.

Baca juga: Prabowo Galang Donasi untuk Biayai Ongkos Politik Gerindra

Penggalangan donasi ini sebelumnya diumumkan langsung oleh Prabowo lewat akun Facebook resminya, Kamis (21/6/2018) malam.

Prabowo mengatakan, proses demokrasi berbiaya tinggi di Indonesia menyebabkan banyak calon potensial justru kalah dukungan dari calon lain yang memiliki dana besar.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Nasional
LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

Nasional
Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Nasional
TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

Nasional
Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Nasional
Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Nasional
Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

Nasional
Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Nasional
Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Nasional
Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Nasional
Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Nasional
Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Nasional
Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Nasional
Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.