Kompas.com - 13/06/2018, 07:43 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan ditemui di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (6/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan ditemui di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (6/10/2017).
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan menyebut Kementerian Hukum dan HAM tidak konsisten dalam mengundangkan Peraturan KPU (PKPU) menjadi peraturan perundang-undangan.

Sebab, sikap Kemenkumham itu berbeda saat mengundangkan PKPU tentang Pencalonan Anggota DPD dengan PKPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Padahal, kedua PKPU tersebut sama-sama mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi ikut dalam pemilihan wakil rakyat pada 2019 mendatang.

"Yang konsisten itu kalau segera diundangkan soal PKPU ini. Sebab kan di PKPU pencalonan DPD ada aturan sama dan diundangkan (Kemenkumham)," ujar Viryan di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (12/6/2018).

Baca juga: Kemenkumham Kembalikan PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg ke KPU

Karenanya, Viryan pun mengaku kaget dengan perbedaan sikap Kemenkumham dalam mengundangkan suatu peraturan perundang-undangan tersebut.

"Sikap Kemenkumham ini dalam sejarah pengundangan PKPU tidak pernah terjadi. Baru sekarang," ungkap Viryan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Viryan pun menegaskan bahwa sikap KPU sudah final dan takkan berubah, yakni mantan narapidana kasus korupsi akan tetap dilarang ikut Pileg mendatang.

"Soal sikap untuk mantan napi korupsi nyaleg itu sudah final. Tapi kan sosialisasi tetap butuh kita finalkan. Kita butuh ke Kemenkumham," kata mantan anggota KPU Kalimantan Barat tersebut.

Baca juga: Menkumham Tak Akan Tandatangani PKPU Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid meminta Kementerian Hukum dan HAM tak menghambat proses pengundangan Peraturan KPU ( PKPU) yang mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi ikut Pileg 2019.

"Kalau forum poltik tidak terjadi kesepakatan, ya jangan kita dihambat dari sisi administrasi dong," kata Pramono di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (11/6/2018).

Menurut Pramono, demi kepastian hukum, maka semestinya Kemenkumham segera mengundangkan PKPU tersebut menjadi peraturan perundang-undangan.

Soal nantinya masih ada pihak-pihak yang tidak puas dengan PKPU pencalonan Pileg mendatang tersebut, kata Pramono, ada mekanisme yag dijamin konstitusi, yakni uji materi di Mahkamah Agung.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Nasional
Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X