Jelang Pilkada, KPU-Bawaslu Diminta Tingkatkan Pelayanan untuk Pemilih - Kompas.com

Jelang Pilkada, KPU-Bawaslu Diminta Tingkatkan Pelayanan untuk Pemilih

Kompas.com - 11/06/2018, 09:13 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menegaskan, ada sejumlah langkah persiapan yang perlu dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 berjalan dengan baik.

Pertama, kata dia, penyelenggara harus memastikan validitas data pemilih dan memastikan tak ada warga negara yang tercederai hak pilihnya.

"Pertama validitas data pemilih dan memastikan tidak ada satu pun warga yang tercederai hak pilihnya karena problem masalah KTP elektronik. Kami menemui di Papua misalnya, perekaman KTP baru terjangkau 50 persen dari total penduduk, di beberapa daerah juga ada masalah (perekaman)," kata Titi di gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu (10/6/2018).

Kedua, penyelenggara harus memastikan logistik perlengkapan pemilihan terdistribusi dengan baik. Sebab, satu perusahaan percetakan surat suara seringkali melayani kebutuhan beberapa daerah.

"KPU dan Bawaslu harus mengawasi betul distribusi logistik bagi daerah-daerah agar tidak tertukar," ujar Titi.

Baca juga: Banyak Surat Suara Pilkada Rusak, Ini Penjelasan KPU

Titi juga meminta penyelenggara untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang sudah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk memberikan hak suaranya.

Jangan sampai, warga yang belum merekam KTP elektronik namun terdaftar dalam DPT jadi tak bisa memilih.

"Jangan sampai kemudian, aturan ini melahirkan kekisruhan dan kegaduhan, jadi harus ada antisipasi. Antisipasi dari KPU kan mengatakan kalau si pemilih sebagai pemilih terdaftar, maka perlu ada diskresi yang diberikan," kata dia.

Titi juga menyoroti maraknya ujaran kebencian dan hoaks jelang pemilihan. Ia menilai kedua hal tersebut bisa memberikan pengaruh yang cukup besar untuk menarik dukungan dan menjatuhkan pihak lawan.

"Karena kompetensinya semakin menentukan dan itu menjadi titik balik menang dan kalah. Jangan sampai itu memicu para kontestan memakai isu negatif, kabar bohong, ujaran kebencian sebagai strategi pemenangan," ujarnya.

Baca juga: MK Siap Tangani Sengketa Pilkada Serentak 2018

Selain itu, KPU dan Bawaslu juga harus menyiapkan seluruh jajarannya hingga tingkat desa untuk memiliki pandangan yang sama dalam pelaksanaan aturan pemilihan nanti.

Titi mengungkapkan, proses pemilihan terkadang terhambat akibat miskomunikasi antara jajaran KPU dan Bawaslu.

"Perlu satu pemahaman bersama. Karena beberapa masalah yang timbul di tempat pemungutan suara karena perbedaan pemberlakuan aturan yang tidak sama," kata Titi.

Ia juga berharap seluruh jajaran KPU dan Bawaslu menjaga integritas dan profesionalismenya. Titi mengakui bahwa pihak calon, tim sukses dan parpol pendukung bisa saja memberikan pengaruh tertentu untuk mengintervensi jalannya pemilihan demi menguntungkan calon tertentu.

"Jangan sampai kemudian, terjadi permainan yang bisa memicu konflik. Penyelenggara juga harus memastikan tidak ada intimidasi dan tekanan terhadap pemilih," kata dia.

Kompas TV Dalam praktik global, calon tunggal hadir di daerah dengan pemilih sedikit dan ada calon petahana.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

'Pak Haji Lulung, Enggak Kangen Sama Ahok?'

"Pak Haji Lulung, Enggak Kangen Sama Ahok?"

Megapolitan
Larangan Mantan Napi Korupsi Ditolak Pemerintah, Menkumham Di Bawah Tekanan?

Larangan Mantan Napi Korupsi Ditolak Pemerintah, Menkumham Di Bawah Tekanan?

Nasional
Prabowo Hadiri Debat Pilkada Jabar 2018

Prabowo Hadiri Debat Pilkada Jabar 2018

Regional
H-5 Pilkada Serentak, KPU Sumsel Temukan 20.000 Surat Suara Rusak

H-5 Pilkada Serentak, KPU Sumsel Temukan 20.000 Surat Suara Rusak

Regional
Koalisi Saudi Gelar Operasi Militer untuk Paksa Houthi Berunding

Koalisi Saudi Gelar Operasi Militer untuk Paksa Houthi Berunding

Internasional
PKL Santai Berjualan di Pinggir Jalur Transjakarta Kota Tua

PKL Santai Berjualan di Pinggir Jalur Transjakarta Kota Tua

Megapolitan
Wiranto Sebut Ribuan Surat Suara Pilkada Rusak Sudah Diproduksi Ulang

Wiranto Sebut Ribuan Surat Suara Pilkada Rusak Sudah Diproduksi Ulang

Nasional
Survei LSI Pilkada Bondowoso: Elektabilitas Ahmad-Hidayat 54,3 Persen, Salwa-Irwan 31,6 Persen

Survei LSI Pilkada Bondowoso: Elektabilitas Ahmad-Hidayat 54,3 Persen, Salwa-Irwan 31,6 Persen

Regional
Dua Korea Sepakat Agendakan Reuni Keluarga di Bulan Agustus

Dua Korea Sepakat Agendakan Reuni Keluarga di Bulan Agustus

Internasional
Anies Kutip Kakawin Nagarakretagama dalam Pidatonya pada HUT DKI

Anies Kutip Kakawin Nagarakretagama dalam Pidatonya pada HUT DKI

Megapolitan
Tampik Ucapan Prabowo, PPK Sebut Biaya LRT Palembang Rp 10,9 Triliun

Tampik Ucapan Prabowo, PPK Sebut Biaya LRT Palembang Rp 10,9 Triliun

Regional
Survei SSC: 99 Persen Pemilih Pilkada Jatim Akan Terima 'Serangan Fajar'

Survei SSC: 99 Persen Pemilih Pilkada Jatim Akan Terima "Serangan Fajar"

Regional
Kenakan Pakaian Putih, Dedi Mulyadi Datang Paling Awal ke Lokasi Debat

Kenakan Pakaian Putih, Dedi Mulyadi Datang Paling Awal ke Lokasi Debat

Regional
Bantah Taufik, Fraksi Golkar Tegaskan Tak Ada Anggota yang Daftar Caleg dari Partai Lain

Bantah Taufik, Fraksi Golkar Tegaskan Tak Ada Anggota yang Daftar Caleg dari Partai Lain

Megapolitan
Bos Hasanah Tour Sriwijaya Pakai Uang Jemaah untuk Beli Ruko dan Mobil

Bos Hasanah Tour Sriwijaya Pakai Uang Jemaah untuk Beli Ruko dan Mobil

Regional

Close Ads X