Kasus E-KTP, Bambang Soesatyo Ditanya soal Transfer Rp 50 Juta ke DPD Golkar Jateng

Kompas.com - 08/06/2018, 11:59 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/5/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua DPR Bambang Soesatyo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebutkan ada sejumlah pertanyaan yang ditanyai penyidik.

Salah satunya adalah tentang transfer dana Rp 50 juta ke DPD Golkar Jateng yang diduga berasal dari proyek E-KTP.

Kepada penyidik, Bamsoet, sapaannya, mengaku tidak mengetahui tentang aliran dana tersebut. Ia berdalih, saat kasus itu terjadi, dirinya merupakan anggota Komisi III DPR.

“Intinya adalah diminta klarifikasi adanya transfer dana 50 juta ke (DPD Golkar) Jateng. Saya sampaikan bahwa saya selaku anggota DPR, itu tahun 2012, saya sampaikan tidak mengetahui sama sekali soal transfer 50 juta itu dan darimana, dari siapa, motifnya apa. Karena tahun 2012 itu saya di Komisi III dan tidak mengetahui sama sekali urusan Komisi II," katanya, di gedung KPK, Jumat (8/6/2018).

Baca juga: Kasus E-KTP, KPK Setor Sekitar Rp 200 Miliar dan 1,8 Juta Dollar AS ke Kas Negara

Ia juga mengatakan, penyidik bertanya apakah dirinya tahu uang Rp 50 juta itu dibelanjakan untuk apa, termasuk tentang pengembalian uang tersebut ke KPK. Ia kembali menjawab tidak tahu.

Bamsoet diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi, keponakan Setya Novanto, dan pengusaha Made Oka Masagung. Terkait dua orang ini, Bamsoet mengaku hanya mengenal Irvanto karena pernah menjadi pengurus Partai Golkar.

"Saya tidak kenal sama sekali dengan Made Oka. Saya hanya tahu Irvanto karena itu keponakan pak Nov (mantan ketua DPR Setya Novanto) dan dia pengurus Partai Golkar. Hanya itu aja,” ucapnya.

Baca juga: Penyidik KPK Cecar 3 Anggota DPR soal Aliran Dana E-KTP

"Kedatangan saya adalah menghargai undangan KPK karena saya tidak ingin ada polemik antarkelembagaan makanya saya hadir atas inisiatif saya sendiri pada pagi ini untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan,” tambahnya.

Bamsoet seharusnya diperiksa pada Senin (4/6/2018). Namun, dia tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, Bambang telah menyampaikan surat ketidakhadirannya ke KPK.

Dia  tak bisa hadir dengan alasan memenuhi agenda lain, seperti membuka bazar di DPR, menjadi narasumber, dan menghadiri acara buka puasa bersama.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Nasional
Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Nasional
Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X