Ini Alasan Komisi III DPR Bersikeras Atur Pidana Korupsi di RKUHP

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengatakan, DPR dan pemerintah hendak mengatur pidana korupsi di Rancangan KUHP (RKUHP) lantaran penindakannya tak hanya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penanganan korupsi juga dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan sehingga perlu diatur dalam RKUHP yang sifatnya lebih umum.

"Kan korupsi bukan dominasi KPK. Kecuali kepolisian dan kejaksaan tak menangani korupsi, itu bisa tidak boleh ada di KUHP. Tapi kalau kejaksaan dan kepolisian bisa menangani korupsi itu harus ada (di KUHP)," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Baca juga: Anggota Panja RKUHP: Ada Pasal yang Tidak Dibaca oleh KPK

Ia mengatakan KPK tak perlu khawatir kehilangan kewenangan dengan diaturnya penanganan korupsi di KUHP.

Trimedya menambahkan, kewenangan KPK dalam memberantas korupsi tetap eksis dengan adanya Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Nantinya, kata Trimedya, KPK tetap akan bekerja berdasarkan Undang-undang Tipikor dan KPK dalam memberantas korupsi.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Pandjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2016)

"Nanti kembali kepada undang-undang organik dari instansi terkait. Kepolisian ada Undang-undang Polri. Kejaksaan ada Undang-undang Kejaksaan. Ini kan pengaturan umum kalau KUHP," lanjut dia.

Baca juga: Pemerintah: Tak Ada Pasal di RKUHP yang Melemahkan Kinerja KPK

Sebelumnya Pemerintah dan DPR berbeda pendapat dengan KPK dalam pembahasan R-KUHP.

Pemerintah dan DPR berpendapat pidana korupsi harus diatur dalam R-KUHP sebagai panduan umum.

Sementara itu KPK menolak pendapat tersebut karena khawatir kewenangannya dalam memberantas korupsi dipangkas oleh KUHP.