Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyidik KPK Cecar 3 Anggota DPR soal Aliran Dana E-KTP

Kompas.com - 05/06/2018, 15:30 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota dan mantan anggota DPR, Selasa (5/6/2018).

Salah seorang yang diperiksa adalah anggota DPR Teguh Juwarno. Teguh diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang juga keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan pengusaha Made Oka Masagung.

Seusai diperiksa KPK, mantan Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengatakan tak ada materi pemeriksaan yang baru. Ia ditanya penyidik soal proses penganggaran proyek e-KTP saat aktif di Komisi II DPR dulu.

Teguh juga ditanya soal kenal atau tidaknya dengan Irvanto dan Made Oka.

Baca juga: Akan Diperiksa KPK dalam Kasus E-KTP, Aziz Syamsuddin dan Ganjar Parnowo Tak Bisa Hadir

"Kemudian apakah mengenal tersangka (Irvanto dan Made Oka). Sama sekali tidak kenal, tidak pernah berurusan, tidak pernah berhubungan," kata Teguh di gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Terkait pembahasan anggaran, ia mengaku tak mengikuti prosesnya pembahasan hingga tahap akhir. Sebab, pada saat persetujuan, ia sudah tak di Komisi II DPR.

"Jadi waktu pembahasan anggaran itu kan kakinya putus tendon. Jadi praktis ketika pembahasan anggaran saya tidak tahu banyak," kata dia.

Ia juga ditanya penyidik apakah menerima aliran dana korupsi e-KTP. Teguh menjawab tak pernah menerima uang proyek e-KTP.

"Sama sekali tidak pernah dan saya tegaskan sama sekali tidak pernah menerima duit," kata dia.

Teguh juga mengaku tak pernah mendengar atau mengetahui kepada siapa saja aliran dana e-KTP diberikan.

"Enggak sih, enggak ada. Enggak (mendengar) sama sekali," katanya.

Hal senada juga disampaikan mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari. Markus yang juga diperiksa untuk Irvanto dan Made Oka ini mengklaim tak mengenali keduanya.

Kepada penyidik KPK, Markus juga mengaku tak pernah menerima aliran dana e-KTP.

"Enggak pernah saya terima, gimana saya bantah," kata dia.

Markus Nari juga mengklaim baru mengetahui Irvanto merupakan keponakan Setya Novanto.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com