Digaji Rp 112 Juta, Apa Tugas Megawati cs di BPIP?

Lalu, apa sebenarnya tugas dan fungsi BPIP? Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP sebenarnya sudah mengatur secara jelas tugas lembaga ini. Aturan tersebut tepatnya ada pada Bab III pasal 3 dan 4. Berikut kutipannya:

Baca juga: Gaji Megawati dkk Akan Dirapel dari Sejak BPIP Berdiri

Pasal 3

BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPIP menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;

b. penyusunan garis-garis besar haluan Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;

Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Gaji Pengarah BPIP Sudah Sesuai Kajian

c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila;

d. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;

e. pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;

g. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;

Baca juga: Politisi Golkar Yakin Pimpinan BPIP Tak Pernah Tuntut Gaji Besar

h. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;

i. advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;

j. penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan

k. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.