Sri Mulyani Pastikan Gaji Pengarah BPIP Sudah Sesuai Kajian

Kompas.com - 28/05/2018, 15:14 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawti saat berbicara di acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta Convention Center, Kamis (24/11/2016). KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawti saat berbicara di acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta Convention Center, Kamis (24/11/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, hak keuangan yang didapat pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) sudah berdasarkan kajian.

"Selama ini kita melakukan kajian untuk melihat beban tugas yang mereka hadapi dalam bentuk badan yang kemudian memberikan rincian mengenai berapa jumlah hak keuangan yang harus dibayarkan," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Hasil kajian itu, kata dia, BPIP sebagai lembaga yang bertugas membina ideologi Pancasila mempunya beban kerja yang cukup berat.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta

Sebab, Pancasila merupakan ideologi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Apalagi saat ini banyak upaya yang mengancam ideologi Pancasila.

"Sehingga pembinaan Ideologi jadi penting. Untuk menjalankan itu kan banyak sekali aktivitas," kata Sri Mulyani.

Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memberi dana operasional yang cukup besar bagi pimpinan BPIP untuk menjalankan aktivitas kerjanya, seperti untuk transportasi, komunikasi dan pertemuan.

Baca juga: Fadli Zon: Perpres Gaji BPIP Melukai Perasaan Masyarakat...

Sementara untuk gaji dan tunjangan, jumlahnya tidak jauh berbeda dengan lembaga lain.

"Hak keuangan ini sebetulnya dari sisi gaji pokok sama dengan pejabat negara yang lain, yaitu hanya Rp 5 juta. Kemudian yang disebut tunjangan jabatan Rp 13 juta. Lebih kecil dibandingkan lembaga lain," kata dia.

"Sisanya, itu adalah dukungan terhadap kegiatan. Seperti biaya untuk transportasi, pertemuan, komunikasi," tambahnya.

Hak keuangan pimpinan BPIP ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 yang diteken Jokowi pada 23 Mei lalu.

Baca juga: MAKI Akan Gugat Perpres soal Gaji BPIP ke Mahkamah Agung

Dengan Perpres itu, maka Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 112.548.000 per bulan.

Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan.

Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.

Selain gaji bulanan, Perpres 42/2018 juga mengatur para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP juga akan menerima fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas.



Terkini Lainnya


Close Ads X