Penyidik Kini Bisa Sadap Terduga Teroris Tanpa Izin Pengadilan

Kompas.com - 25/05/2018, 15:11 WIB
Kobaran api diduga dari bom bunuh diri di depan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya  (GPPS) Jl Arjuna, Kota Surabaya, Minggu (13/5/2018). handoutKobaran api diduga dari bom bunuh diri di depan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jl Arjuna, Kota Surabaya, Minggu (13/5/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik kepolisian kini bisa melakukan penyadapan kepada terduga teroris tanpa izin dari ketua pengadilan negeri setempat.

Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang baru disahkan pemerintah dan DPR, Jumat (25/5/2018).

Pasal 31A UU Antiterorisme mengatur, dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme.

Baca juga: Anggota Komisi I Ingatkan Perpres Jangan Bertentangan dengan UU Antiterorisme

Setelah penyadapan dilakukan, dalam waktu paling lama tiga hari baru lah penyidik wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Pasal 31A ini merupakan pasal baru yang disisipkan antara pasal 31 dan pasal 32.

Tak hanya itu, dalam UU yang baru, penyidik juga punya waktu lebih lama untuk melakukan penyadapan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasal 31 ayat (3), izin penyadapan dari ketua pengadilan negeri dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

Baca juga: UU Antiterorisme Hasil Revisi Perkuat Aspek Pencegahan

Sementara di UU yang lama, izin penyadapan paling lama berlaku 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Di pasal 31 ayat (4) juga ditegaskan, hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana terorisme.

Sementara di pasal 31 ayat (5), penyadapan juga wajib dilaporkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan ke kementerian komunikasi dan informatika.

Kompas TV Selain perdebatan definisi yang juga menarik perhatian dalam pembahasan revisi undang-undang anti teror adalah pelibatan TNI.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Desember: Ada 5.268 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Desember: Ada 5.268 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 4 Desember: Ada 7.632 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Desember: Ada 7.632 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Keluarkan Guguran Awan Panas

Gunung Semeru Erupsi, Keluarkan Guguran Awan Panas

Nasional
Wapres Minta ICMI Beri Masukan Konstruktif demi Wujudkan Indonesia Emas 2045

Wapres Minta ICMI Beri Masukan Konstruktif demi Wujudkan Indonesia Emas 2045

Nasional
UPDATE 4 Desember: Sebaran 246 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jabar

UPDATE 4 Desember: Sebaran 246 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jabar

Nasional
UPDATE 4 Desember: Bertambah 314, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.105.994

UPDATE 4 Desember: Bertambah 314, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.105.994

Nasional
UPDATE: Bertambah 246, Kasus Covid-19 Kini Capai 4.257.489

UPDATE: Bertambah 246, Kasus Covid-19 Kini Capai 4.257.489

Nasional
Wapres Harap Peresmian Monumen Pahlawan Covid-19 Jadi Pembelajaran Pentingnya Penguatan Sistem Kesehatan

Wapres Harap Peresmian Monumen Pahlawan Covid-19 Jadi Pembelajaran Pentingnya Penguatan Sistem Kesehatan

Nasional
Polri: 57 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Pekan Depan Jika Sosialisasi Lancar

Polri: 57 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Pekan Depan Jika Sosialisasi Lancar

Nasional
Tak Minta Maaf, Ini Pembelaan Risma Usai Paksa Tunarungu Bicara

Tak Minta Maaf, Ini Pembelaan Risma Usai Paksa Tunarungu Bicara

Nasional
Survei IPO: Publik Diduga Mulai Jenuh, Elektabilitas Prabowo Kalah dari Sandiaga

Survei IPO: Publik Diduga Mulai Jenuh, Elektabilitas Prabowo Kalah dari Sandiaga

Nasional
Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan Training Ground PT IMIP di Sulawesi Tengah

Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan Training Ground PT IMIP di Sulawesi Tengah

Nasional
Saat Panglima TNI Marahi Kasrem Merauke karena Bermain Handphone Dalam Rapat

Saat Panglima TNI Marahi Kasrem Merauke karena Bermain Handphone Dalam Rapat

Nasional
Gabung Koalisi Pemerintah, Elektabilitas PAN Menguat Ungguli PKS dan Nasdem

Gabung Koalisi Pemerintah, Elektabilitas PAN Menguat Ungguli PKS dan Nasdem

Nasional
Survei IPO: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Hukum Hanya 39 Persen

Survei IPO: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Hukum Hanya 39 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.