Polri Masih Selidiki Kasus Penyerangan Jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur

Kompas.com - 24/05/2018, 20:14 WIB
Lombok Timur, Kompas Com, inilah kondisi rumah jemaat Ahmadiyah yang dirusak.massa, Sabtu hingga Minggu lalu kompas/fitri.rLombok Timur, Kompas Com, inilah kondisi rumah jemaat Ahmadiyah yang dirusak.massa, Sabtu hingga Minggu lalu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Penyerangan tersebut terjadi pada Sabtu-Minggu, 19-20 Mei 2018 lalu.

"Semua masih dalam proses penyelidikan," kata Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Ari Dono Sukmanto di sela-sela acara buka puasa Bareskrim Polri di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Ari tidak menjelaskan secara terperinci mengenai proses penyelidikan terhadap kasus tersebut. Akan tetapi, ia menyatakan proses masih terus berlanjut.

Baca juga: Jemaat Ahmadiyah: 24 Orang Kehilangan Tempat Tinggal Akibat Penyerangan di Lombok Timur

Tempat tinggal jemaah Ahmadiyah di Kecamatan Sekra, Kabupaten Lombok Timur, NTB diserang. Selain rumah, penyerangan juga menyasar harta benda.

Juru Bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budiana mengungkapkan, sebanyak 24 orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Mereka kehilangan tempat tinggal. Di antara para korban terdapat anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

"Saat ini para korban masih berada di Mapolres Lombok Timur tanpa kepastian kapan bisa kembali ke rumah masing-masing dengan aman dan rumahnya bisa normal kembali dihuni," kata Yendra dalam konferensi pers, awal pekan ini.

Baca juga: Soal Konflik Warga dan Ahmadiyah, Lombok Timur Diminta Belajar dari Wonosobo

Yendra mengungkapkan, JAI meminta sejumlah hak warga Ahmadiyah yang terdampak dapat dipenuhi.

Hak tersebut antara lain langkah penegakan hukum dari aparat kepolisian melalui Kapolda NTB dan Kapolres Lombok Timur. JAI meminta para pelaku perusakan dan penyerangan bisa diproses secara hukum.

"Ini untuk menunjukkan hukum ditegakkan dan memberi kepastian pada masyarakat," ungkap Yendra.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X