Soal Definisi Terorisme, Hanya Tiga Fraksi di DPR yang Sepakat dengan Pemerintah

Sementara itu, anggota pansus dari Fraksi Partai Demokrat Darizal Basri mengatakan, definisi terorisme dalam undang-undang harus dibuat secara jelas dan detail.

Sebab, definisi itu akan menentukan bagaimana cara aparat penegak hukum dalam bertindak.

Selain itu, dengan adanya frasa motif ideologi, politik atau gangguan keamanan dalam definisi, akan membedakan secara tegas apakah suatu tindakan masuk kategori kriminal biasa atau terorisme.

"Jangan sampai penegak hukum jadi mudah mengkriminalkan. Definisi harus dilengkapi agar seseorang tidak gampang dicap teroris," kata Darizal.

Karena tidak menemui kata sepakat, akhirnya rapat tim perumus membuat dua opsi definisi terorisme.

Dua opsi tersebut nantinya akan dibahas kembali oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat Kerja. Rencananya, Rapat Kerja akan digelar pada Kamis 24 Mei 2018 besok.