Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jabat KSAL, Laksamana Sukma Adji Lanjutkan Program Pendahulunya

Kompas.com - 23/05/2018, 18:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Siwi Sukma Adji memastikan, akan meneruskan program pendahulunya Laksamana (Purn) Ade Supandi.

"Kita meneruskan apa yang sudah dirancang oleh Pak Ade ya. Karena program beliau kan untuk lima tahun, sampai 2019, dan yang sudah terencana itu sudah jalan. Maka, kita tinggal meneruskan," ujar Adji usai pelantikan dirinya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Salah satu program yang akan menjadi prioritasnya, adalah pembangunan Sorong dan Manokwari sebagai Komando Armada TNI Bagian Timur.

"Kita tinggal meneruskan untuk yang di Sorong. Mungkin kita tinggal melengkapinya dengan personel dan menggeser alutsista ke sana," ujar dia.

Baca juga: Resmi Menjabat KSAL, Ini Profil Laksamana TNI Siwi Sukma Adji

Selain itu, pihaknya juga sedang fokus membangun wilayah Natuna sebagai pangkalan laut baru bagi kapal selam sebagai bagian dari wilayah Komando Armada TNI Bagian Barat.

"Sebenarnya secara keseluruhan, sudah selesai, tinggal mungkin pemenuhan personel batalion mungkin ditambah untuk Marinir," ujar dia.

Soal pangkalan kapal selam ini, menurut Adjie, terkendala anggaran. Namun, ia yakin program pembangunan pangkalan kapal selam tersebut rampung pada tahun 2019 mendatang.

Baca juga: Laksamana Siwi Sukma Adji Resmi Menjabat KSAL

Adji menambahkan, TNI AL juga berkomitmen melakukan pengamanan jalur perairan distribusi logistik di Indonesia. TNI AL menargetkan, pengguna jalur perairan merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas.

"Situasi keamanan akan kita ciptakan semua di laut. Soal jalur distribusi, kemanan di navigasi, pelayaran umum, saya kira pengamanan itu tugas TNI AL ke depan," lanjut dia.

Kompas TV Dalam pelantikan ini, presiden membacakan surat keputusannya tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan Ksal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com