Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terima Suap, Mantan Ketua PT Manado Merasa Salah Terjemahkan Kebijakan MA

Kompas.com - 23/05/2018, 12:29 WIB
Abba Gabrillin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono mengaku bersalah menerima suap dari pihak yang beperkara.

Hal itu disampaikan Sudi dalam nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Namun, Sudi mengaku, perbuatan tercela itu dilakukan akibat salah menerjemahkan kebijakan pimpinannya di Mahkamah Agung.

"Saya minta maaf pada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung, Dirjen Peradilan Umum karena saya tidak dapat mengemban amanah dan saya salah menerjemahkan kebijakan pimpinan," ujar Sudiwardono.

Baca juga: Mantan Ketua PT Manado Gunakan Suap untuk Pribadi hingga Akreditasi Pengadilan

Menurut Sudi, saat uang diterima, dia sedang mempersiapkan akreditasi penjaminan mutu Pengadilan Tinggi Manado.

Menurut dia, tugasnya saat itu cukup berat, karena hanya tinggal lima pengadilan tinggi yang belum memenuhi akreditasi.

Adapun, uang tersebut rencananya akan digunakan untuk merenovasi gedung pengadilan demi mendapatkan penilaian yang baik dalam akreditasi.

Baca juga: Sempat Berkelit, Mantan Ketua PT Manado Akhirnya Mengaku Terima Suap

Selain itu, menurut Sudi, akan digelar peresmian 86 pengadilan baru seluruh Indonesia yang acaranya dipusatkan di Sulawesi Utara.

"Namun, apapun alasannya, saya mengaku bersalah. Saya menodai lembaga peradilan yang saya sudah abdikan diri saya selama 35 tahun," kata Sudi.

Sebelumnya, Sudiwardono dituntut hukuman 8 tahun penjara dan denda 500 juta subsider 6 bulan kurungan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa menilai, Sudiwardono terbukti menerima suap dari anggota DPR RI, Aditya Anugrah Moha sebesar 110.000 dollar Singapura.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com