Yerusalem, Manuver Trump, dan Strategi Indonesia

Pertama, Indonesia mengecam Pemerintah Amerika Serikat yang membuka kedubesnya di Jerusalem. Kedua, Langkah Amerika Serikat dinyatakan melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, serta mengancam proses perdamaian dan bahkan perdamaian itu sendiri.

Ketiga, Indonesia mendesak Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB segera bersidang untuk mengambil sikap dan langkah yang tegas. Keempat, Indonesia mendorong negara-negara lain anggota PBB untuk tidak mengikuti langkah Amerika Serikat.

Kelima, pemerintah dan rakyat Indonesia, akan terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya.

Pada Desember 2017, Presiden Joko Widodo juga mengecam rencana Trump tentang status Jerusalem, dengan mengajak negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk menentang langkah pemerintah Amerika Serikat.

Selain itu, pada agenda Bali Democracy Forum (BDF) ke-10 di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, yang diselenggarakan pada akhir 2017, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi juga mengupayakan langkah damai dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Mengecam Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem

Tentu, langkah Jokowi dalam merespons isu Jerusalem dan konflik Israel-Palestina menjadi penting dalam kerangka diplomasi internasional. Terlebih lagi, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berusaha mengambil peran dalam diplomasi perdamaian di ranah internasional.

Karena itu, Pertemuan KTT Washatiyyah Islam di Bogor, Jawa Barat, pada akhir April 2018, juga menjadi momentum penting, yang bermakna untuk mengkampanyekan nilai-nilai keindonesiaan dan keagamaan dari Indonesia untuk dunia.

Meski begitu, penulis menganggap, perlu keseimbangan dalam diplomasi penyelesaian konflik Israel-Palestina. Tidak hanya memberi dukungan pada Palestina dengan simbol-simbol yang diusung wakil pemerintah, tetapi Pemerintah Indonesia juga perlu menggarap jalur-jalur diplomasi dan komunikasi dengan pemerintah Israel.

Pemerintah Indonesia jangan hanya bermain dalam simbol populisme Islam, tetapi juga perlu mencoba langkah-langkah strategis dalam pola diplomasi dengan Israel, sebagaimana yang dicoba Abdurrahman Wahid ketika menjadi presiden negeri ini.

Pada konteks ini, Presiden Jokowi barangkali perlu menggali kembali nilai-nilai diplomasi dari Gus Dur. Barangkali....