Yerusalem, Manuver Trump, dan Strategi Indonesia

Di kawasan Palestina, terutama Jalur Gaza, warga Palestina mengecam kebijakan Pemerintah AS itu. Adapun warga Israel di kota Jerusalem bersuka cita atas diplomasi pemerintah AS dan manuver Presiden Donald Trump.

Amarah dan duka terasa kontras dengan aroma kebahagiaan di kawasan yang secara geografis berjarak dekat tetapi terasa berjarak dengan sejarah kelam selama beberapa abad lamanya.

Status Kota Jerusalem memang menjadi rebutan antara Israel dan Palestina dalam konflik panjang. Di Indonesia, isu Jerusalem juga sering menjadi wacana politik sekaligus isu hangat antar-warga di media sosial.

Jerusalem yang anggun, Jalur Gaza yang penuh darah dan air mata 

Konflik Israel dan Palestina menjadi catatan sejarah panjang krisis kemanusiaan. Dalam serangkaian bentrokan keras pertama di kawasan Gaza setelah perang pada 2014, tentara Israel telah menewaskan 55 orang dan melukai lebih dari 2.700 warga Palestina.

Data tersebut disampaikan oleh pemerintah Israel, di tengah kobaran konflik di Jalur Gaza, yang memanaskan hubungan antarwarga perbatasan Israel dan Palestina.

Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, mengungkapkan bahwa pihaknya membela diri dari kelompok Islamis yang menguasai Gaza, yakni Hamas.

Saat ini, warga Israel tengah merayakan 70 tahun kedaulatan negara, yang berdiri sejak 15 Mei 1948. Adapun warga Palestina menganggap perayaan itu sebagai hari malapetaka, Nakhba.

Peringatan Nakhba, menjadi tanda sejarah ketika ratusan ribu warga Palestina terusir dari rumah mereka dalam beberapa rangkaian perang.

Lalu, bentrok antara warga Palestina dan militer Israel terjadi bersamaan dengan pembukaan secara resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jerusalem. Peresmian ini memicu rangkaian demonstrasi serta kemarahan warga Palestina.

Langkah Presiden Trump yang gigih memindahkan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Jerussalem, dianggap oleh warga Palestina, sebagai bentuk dukungan AS untuk penguasaan Israel atas seluruh kawasan Jerusalem.

Padahal, selama ini, bagian timur Jerusalem menjadi teritori Palestina, serta direncanakan menjadi ibu kota negara pada masa depan.

Jerusalem, jejak air mata

Mengapa langkah politik Presiden Trump menjadi kontroversial?

Di samping sosok Trump yang sering menghadirkan manuver di dunia internasional, isu Jerusalem memang menjadi titik panas dinamika diplomasi antarnegara.

Jerusalem tidak sekadar lokasi, ibu kota, atau bahkan batas wilayah. Lebih dari itu, Jerusalem menjadi simbol, representasi dari klaim keagamaan sekaligus referensi religiusitas. Di setiap derap sejarah, Jerusalem mencatatkan air mata.

Di kota ini, selama ribuan tahun umat manusia saling mengklaim untuk mempertahankan kekuasaan sekaligus legitimasi spiritualitasnya.

Jerusalem menjadi rujukan anak-anak Ibrahim, untuk menancapkan tonggak kekuasaan wilayahnya seraya memburu ruang spiritualitas dari tiga agama, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam.

Tentu saja, itu sejarah panjang dengan berbagai warna, polemik hidup, serta kontestasi kekuasaan menjadi bagian dari dinamika di kota ini.

Selain itu, status kota Jerusalem juga menjadi inti permasalahan yang melatarbelakangi konflik panjang antara Israel dan Palestina.

Israel menyatakan bahwa Yerusalem sebagai ibukota mereka yang "abadi dan tak terbagi". Sementara, pada sisi lain, Palestina menegaskan bahwa Jerusalem Timur—yang dikuasai Israel sejak perang Timur Tengah pada 1967—merupakan ibu kota negara mereka pada masa lalu.

Langkah Trump yang mendukung penetapan Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel serta menggeser kantor Kedutaan Besar Besar Amerika dari Tel Aviv ke Jerusalem merupakan langkah politis.

Manuver Donald Trump ini menghadirkan kecaman dari berbagai negara di beberapa belahan dunia. Padahal, pada era-era sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat bersikap netral, dalam konteks isu Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Majelis Umum PBB juga mengeluarkan resolusi yang mendesak pemerintah Amerika Serikat menarik keputusan terkait status Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada pengujung 2017.

Pada sesi pemungutan suara, sebanyak 128 negara mendukung resolusi, sedangkan 9 negara menentang, dan 35 negara abstain. Ini menggambarkan betapa mayoritas negara tidak setuju dengan langkah pemerintah Amerika Serikat dalam kasus Jerusalem.

Namun, pemerintah AS tetap fokus pada keputusannya. Pemerintah Amerika Serikat tetap membuka kantor Kedutaan Besar di Jerusalem, Senin pekan lalu.

Beberapa pejabat penting dan representasi Pemerintah Amerika Serikat hadir pada momentum itu, yakni Menteri Keuangan Steven Mnuchin, Wakil Menteri Luar Negeri John Sullivan, serta pasangan Ivanka Trump dan Jared Kushner yang menjadi penasihat Gedung Putih.

Strategi Jokowi

Merespons kebijakan pemerintah AS atas penetapan Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel, Pemerintah Indonesia menyampaikan maklumat resmi.

Pertama, Indonesia mengecam Pemerintah Amerika Serikat yang membuka kedubesnya di Jerusalem. Kedua, Langkah Amerika Serikat dinyatakan melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, serta mengancam proses perdamaian dan bahkan perdamaian itu sendiri.

Ketiga, Indonesia mendesak Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB segera bersidang untuk mengambil sikap dan langkah yang tegas. Keempat, Indonesia mendorong negara-negara lain anggota PBB untuk tidak mengikuti langkah Amerika Serikat.

Kelima, pemerintah dan rakyat Indonesia, akan terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya.

Pada Desember 2017, Presiden Joko Widodo juga mengecam rencana Trump tentang status Jerusalem, dengan mengajak negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk menentang langkah pemerintah Amerika Serikat.

Selain itu, pada agenda Bali Democracy Forum (BDF) ke-10 di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, yang diselenggarakan pada akhir 2017, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi juga mengupayakan langkah damai dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Tentu, langkah Jokowi dalam merespons isu Jerusalem dan konflik Israel-Palestina menjadi penting dalam kerangka diplomasi internasional. Terlebih lagi, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berusaha mengambil peran dalam diplomasi perdamaian di ranah internasional.

Karena itu, Pertemuan KTT Washatiyyah Islam di Bogor, Jawa Barat, pada akhir April 2018, juga menjadi momentum penting, yang bermakna untuk mengkampanyekan nilai-nilai keindonesiaan dan keagamaan dari Indonesia untuk dunia.

Meski begitu, penulis menganggap, perlu keseimbangan dalam diplomasi penyelesaian konflik Israel-Palestina. Tidak hanya memberi dukungan pada Palestina dengan simbol-simbol yang diusung wakil pemerintah, tetapi Pemerintah Indonesia juga perlu menggarap jalur-jalur diplomasi dan komunikasi dengan pemerintah Israel.

Pemerintah Indonesia jangan hanya bermain dalam simbol populisme Islam, tetapi juga perlu mencoba langkah-langkah strategis dalam pola diplomasi dengan Israel, sebagaimana yang dicoba Abdurrahman Wahid ketika menjadi presiden negeri ini.

Pada konteks ini, Presiden Jokowi barangkali perlu menggali kembali nilai-nilai diplomasi dari Gus Dur. Barangkali....