Beberapa Ketentuan Draf RUU Antiterorisme yang Jadi Sorotan PP Muhammadiyah

Kompas.com - 23/05/2018, 03:51 WIB
Pasukan elite TNI facebook MoeldokoPasukan elite TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyoroti beberapa ketentuan dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme).

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menuturkan, pihaknya sangat mendukung upaya percepatan pengesahan RUU Antiterorisme.

Meski demikian ia menegaskan upaya pemberantasan terorisme harus tetap berada dalam koridor penegakan hukum (rule of law) dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada Senin (21/5/2018) lalu, dia menyerahkan hasil kajian terkait RUU Antiterorisme kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah: Ingat, Radikalisme Juga Ada di Politik

Dalam hasil kajian yang disiapkan sejak 2016 itu memuat sejumlah ketentuan dan rekomendasi PP Muhammadiyah.

 

1. Pelibatan TNI

Busyro meminta pemerintah dan DPR hati-hati dalam mengatur mekanisme pelibatan TNI terkait pemberantasan terorisme.

"Pelibatan TNI memerlukan kehati-hatian karena ketentuan dalam undang-undang, pemberantasan tindak pidana terorisme dimaksudkan dalam koridor penegakan hukum, yang tidak terlepas dari sistem peradilan pidana," ujar Busyro.

Baca juga: Perpres Pelibatan TNI untuk Berantas Terorisme Harus Sesuai UU TNI

Menurut Busyro pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dan menjadi pilihan terakhir.

Oleh sebab itu, pelibatan TNI harus melalui keputusan politik presiden bersama DPR.

Selain itu, lanjut Busyro, pelibatan TNI harus bersifat sementara. Artinya jika kondisi darurat berakhir maka keterlibatan TNI juga harus berakhir.

Baca juga: JK: Koordinasi TNI-Polri Atasi Terorisme Diperlukan agar Tak Terjadi Friksi

Anggota TNI yang terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme pun harus terikat dengan peradilan umum, apabila diduga melakukan pelanggaran hukum saat melakukan tugasnya.

"Ketentuan ini (pelibatan TNI) hanya memperkuat ketentuan yang telah ada dalam UU TNI," kata Busyro.

Draf RUU Antiterorisme per 18 April 2018 menyebut bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.

Baca juga: PKS: Pemerintah Blunder jika Aktifkan Koopsusgab TNI Tanpa Payung Hukum

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) menyatakan bahwa TNI bisa dilibatkan dalam operasi militer selain perang.

Sementara pada Pasal 5 UU TNI, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenag Ajak Mendoakan Rakyat Palestina yang Alami Pengusiran

Wamenag Ajak Mendoakan Rakyat Palestina yang Alami Pengusiran

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, KPK Amankan Sejumlah Uang

OTT Bupati Nganjuk, KPK Amankan Sejumlah Uang

Nasional
Soal Larangan Mudik, Satgas Covid-19: Silahturahmi Tidak Dilarang, Manfaatkan Teknologi Virtual

Soal Larangan Mudik, Satgas Covid-19: Silahturahmi Tidak Dilarang, Manfaatkan Teknologi Virtual

Nasional
OTT di Nganjuk, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati

OTT di Nganjuk, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati

Nasional
Diaz Hendropriyono Mundur dari Ketum PKPI, Sunan Kalijaga Jadi Pelaksana Tugas

Diaz Hendropriyono Mundur dari Ketum PKPI, Sunan Kalijaga Jadi Pelaksana Tugas

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Sayangkan Pertanyaan TWK Pegawai KPK Singgung Hal Sensitif

Pimpinan Komisi III DPR Sayangkan Pertanyaan TWK Pegawai KPK Singgung Hal Sensitif

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Dipimpin dan Beranggotakan Pegawai yang Tak Lolos TWK KPK

OTT Bupati Nganjuk Dipimpin dan Beranggotakan Pegawai yang Tak Lolos TWK KPK

Nasional
Soal Serangan di Masjid Al Aqsa, Wamenag: Tindakan Israel Keji dan Langgar HAM

Soal Serangan di Masjid Al Aqsa, Wamenag: Tindakan Israel Keji dan Langgar HAM

Nasional
Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya

Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Nasional
Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

Nasional
Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Nasional
PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

Nasional
Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X