Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
AM Lilik Agung
Trainer bisnis

Mitra Pengelola GALERIHC, lembaga pengembangan SDM. Beralamat di lilik@galerihc.com.

Empat Kriteria Memilih Pemimpin Daerah

Kompas.com - 21/05/2018, 08:31 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MENYAMBUT pemilihan kepala daerah kota Bogor, sebuah organisasi mengundang para pakar untuk membahas sosok yang paling tepat memimpin kota Bogor.

Diskusi ini menjadi menarik karena pakar yang diundang dari berbagai disiplin ilmu. Hanya ada satu pakar (pengamat) politik.

Pembicara lain adalah ahli ekonomi, pakar perilaku individu dan organisasi. Serta saya sendiri, pembicara yang suntuk mendalami kepemimpinan dan manajemen bisnis.

Politik memiliki logika sendiri yang sering berbeda dengan logika ilmu lainnya. Dalam politik berlaku logika nan kental: fleksibilitas tinggi.

Alhasil dalam politik tidak pernah ditemukan rumus yang ketat. Pertemanan, koalisi, atau apapun namanya hanya berujung pada satu hal: kepentingan.

Basis ideologi yang seharusnya menjadi mercusuar politik menjadi tidak relevan. Kasus paling baru tak lain koalisi Mahathir Mohammad dan Anwar Ibrahim.

Umum mengetahui bahwa Anwar adalah anak didik Mahathir. Namun dalam perjalanan, anak didik dan mentornya ini pecah kongsi.

Sebagai penguasa, Mahathir memenjarakan Anwar dengan tuduhan maha berat; sodomi. Bahkan hak politik Anwar dilucuti. Mahathir dan Anwar menjadi musuh bebuyutan.

Namun, sejarah ternyata berbicara lain.

Ketika hendak maju lagi menjadi PM Malaysia, justru partai politik yang dijadikan kendaraan oleh Mahathir adalah partai politik yang didirikan Anwar. Mahathir menang dalam pemilu dan Anwar kelak menjadi suksesornya. Itulah logika politik.

Logika politik dan logika ilmu

Pertanyaannya, apakah logika politik bisa berkolaborasi dengan logika ilmu lainnya? Lebih khusus lagi dengan manajemen?

Manajemen juga mengenal istilah fleksibilitas tinggi. Bahkan, manajemen disebut gabungan dari ilmu dan seni.

Walaupun demikian dalam manajemen ada dogma yang tidak boleh dilanggar, yaitu hasil. Berlaku rumus baku: input – proses – output (IPO).

Cerita sederhananya, apabila input (masukan) yang digunakan berjumlah lima, dengan proses yang memakai prinsip efektivitas dan efisiensi, maka output (hasil) harus melebihi lima. Jika kurang dari lima, maka rapornya merah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com