Empat Kriteria Memilih Pemimpin Daerah

MENYAMBUT pemilihan kepala daerah kota Bogor, sebuah organisasi mengundang para pakar untuk membahas sosok yang paling tepat memimpin kota Bogor.

Diskusi ini menjadi menarik karena pakar yang diundang dari berbagai disiplin ilmu. Hanya ada satu pakar (pengamat) politik.

Pembicara lain adalah ahli ekonomi, pakar perilaku individu dan organisasi. Serta saya sendiri, pembicara yang suntuk mendalami kepemimpinan dan manajemen bisnis.

Politik memiliki logika sendiri yang sering berbeda dengan logika ilmu lainnya. Dalam politik berlaku logika nan kental: fleksibilitas tinggi.

Alhasil dalam politik tidak pernah ditemukan rumus yang ketat. Pertemanan, koalisi, atau apapun namanya hanya berujung pada satu hal: kepentingan.

Basis ideologi yang seharusnya menjadi mercusuar politik menjadi tidak relevan. Kasus paling baru tak lain koalisi Mahathir Mohammad dan Anwar Ibrahim.

Umum mengetahui bahwa Anwar adalah anak didik Mahathir. Namun dalam perjalanan, anak didik dan mentornya ini pecah kongsi.

Sebagai penguasa, Mahathir memenjarakan Anwar dengan tuduhan maha berat; sodomi. Bahkan hak politik Anwar dilucuti. Mahathir dan Anwar menjadi musuh bebuyutan.

Namun, sejarah ternyata berbicara lain.

Ketika hendak maju lagi menjadi PM Malaysia, justru partai politik yang dijadikan kendaraan oleh Mahathir adalah partai politik yang didirikan Anwar. Mahathir menang dalam pemilu dan Anwar kelak menjadi suksesornya. Itulah logika politik.

Logika politik dan logika ilmu

Pertanyaannya, apakah logika politik bisa berkolaborasi dengan logika ilmu lainnya? Lebih khusus lagi dengan manajemen?

Manajemen juga mengenal istilah fleksibilitas tinggi. Bahkan, manajemen disebut gabungan dari ilmu dan seni.

Walaupun demikian dalam manajemen ada dogma yang tidak boleh dilanggar, yaitu hasil. Berlaku rumus baku: input – proses – output (IPO).

Cerita sederhananya, apabila input (masukan) yang digunakan berjumlah lima, dengan proses yang memakai prinsip efektivitas dan efisiensi, maka output (hasil) harus melebihi lima. Jika kurang dari lima, maka rapornya merah.

Oleh karena itu, untuk menjalankan prinsip manajemen diperlukan pemimpin yang profesional.

Empat pilar

Kepemimpinan dalam manajemen (bisnis) dibangun oleh empat pilar, yaitu integritas, kapabilitas, otoritas dan karitas. Pemimpin dengan empat pilar kokoh tersebut diharapkan memberi hasil optimal untuk organisasi.

Pilar pertama, integritas. Basis dari integritas adalah karakter dan perilaku etis. Ia bermain pada aspek moral dan sifatnya personal.

Tokoh (politik) yang memiliki integritas tinggi tak lain Mohammad Hatta. Satunya pikiran, perkataan dan perbuatan menjadi cirikhas Bung Hatta. Ia ketat memegang komitmen dan konsisten menjalankan prinsip-prinsip kebenaran universal.

Hidupnya yang bersahaja ditambah dengan keberanian untuk memikul tanggung jawab menjadikan Bung Hatta sosok paripurna dalam memegang integritas.

Pilar kedua, kapabilitas. Dalam ranah manajemen, kapabilitas merupakan gabungan dari motivasi, pengetahuan dan ketrampilan. Orang yang memiliki kapabilitas berarti orang paham dan ahli akan bidang pekerjaannya.

Tokoh yang layak disebut memiliki kapabilitas tinggi yakni Frans Seda. Ketika Bung Karno menjadi presiden, Frans Seda muda diangkat menjadi menteri.

Bung Karno lengser dan Soeharto naik tahta yang kemudian meminggirkan orang-orang yang berbau Soekarno, tetap saja Frans Seda diangkat sebagai menteri.

Sampai usia sepuh dan ketika Megawati menjadi presiden, pemikiran Frans Seda tetap dipakai sebagai penasihat ekonomi.

Kapabilitas Seda tidak dipertanyakan karena ukuran untuk menilainya jelas: kualitas dan produktivitas pekerjaannya.

Pilar ketiga, otoritas. Sesuai dengan namanya, otoritas merupakan wewenang jabatan dengan basisnya legalitas formal.

Tujuan otoritas adalah untuk menggerakkan organisasi. Didalamnya juga termasuk alat untuk menegakkan disiplin dan peraturan.

Bicara tentang otoritas, tokoh yang layak disebut adalah Ali Sadikin. Ditangan Ali Sadikan, otoritas menjadi perkakas efektif untuk membangun Jakarta.

Ia tegas, tegar dan tegak dalam menerapkan peraturan. Jakarta yang dulunya sebuah “kampung” besar berubah menjadi metropolitan dengan berbagai modernitasnya.

Pilar keempat, karitas. Inilah yang sekarang menjadi mantra populer yaitu  pemimpin adalah pelayan. Ia memiliki sifat rendah hati dan respek kepada orang lain.

Jabatan adalah amanah dan karena itu amanah harus dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dengan cara melayani sepenuh hati untuk mereka.

Menjadi tepat apabila Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi contoh pemimpin pelayan. Sejak republik masih bayi, Sultan HB IX sudah mewakafkan dirinya untuk melayani republik.

Empat pilar kepemimpinan ini sifatnya universal, bukan milik ilmu manajemen saja. Ia bisa diterapkan pada ranah apapun juga, termasuk  politik.

Kepala daerah

Tahun 2018 ini ada pemilu serentak pada berbagai daerah untuk memilih Gubernur dan Walikota (Bupati). Cairnya koalisi partai politik dalam mengusung calon kepala daerah menjadikan sosok jauh lebih penting ketimbang partai politik pengusung calon.

Memilih kepala daerah dengan demikian lebih pada persoalan sosok (personal) dari pada partai politik pengusung.

Empat pilar di atas relevan menjadi tolok ukur dalam memilih kepala daerah yang mumpuni. 

Jika ada dua, tiga, empat atau lebih calon yang memperebutkan kursi kepala daerah, kajilah mereka dengan empat pilar itu.

Berilah nilai 1 sampai 5 untuk masing-masing pilar. NIlai 1 buruk, 2 sedang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 istimewa. Calon kepala daerah yang paling layak dipilih adalah dia yang mendapat nilai tertinggi.

Selamat memilih kepala daerah yang terbaik di wilayah Anda.