Pemerintah Tegaskan Butuh Kerja Sama Semua Pihak Tangani Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, perlu kerja sama semua kementerian dan lembaga untuk menangani masalah terorisme di Indonesia.

Hal itu ia ungkapkan usai memimpin rapat koordinasi khusus tingkat menteri terkait penanganan persoalan terorisme, Jumat (18/5/2018).

"Namanya teror, kan kegiatan yang mengancam dan menakuti, membuat korban di masyarakat maupun kerusakan-kerusakan materil. Nah itu yang kita hadapi," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Baca juga: Ini Rencana Skema Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme

Karenanya, kata Wiranto, penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya ditangani Polri, tetapi harus melibatkan semua komponen bangsa.

"Mengapa? Karena mereka sudah masuk ke seluruh kehidupan kebangsaan kita. Ini kan butuh kerja sama, koordinasi dari seluruh kementerian dan lembaga yang ada di republik ini," terang dia.

Penanganan terorisme juga harus melibatkan seluruh organisasi politik dan kemasyarakatan.

Dalam waktu dekat, Wiranto akan mengumpulkan semua organisasi tersebut untuk membahas persoalan terorisme.

"Ini urusan bangsa, ini ancaman terhadap tegaknya NKRI, ancaman terhadap eksistensi bangsa dan stabilitas nasional. Jadi kita hadapi harus bersama-sama," tegas dia.

Hadir dalam rakorsus yang dipimpin Wiranto tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Baca juga: Jokowi: Bersihkan Lembaga Pendidikan dari Ideologi Terorisme

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Jaksa Agung M Prasetyo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Suhardi Alius, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Mayjen TNI Djoko Setiadi.

Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Sesmenpora Gatot S Dewabroto.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soemarsono, Sektretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Letjen TNI Doni Monarco, Direktur Jenderal Lapas Kemekumham Sri Puguh.