Jokowi: Bersihkan Lembaga Pendidikan dari Ideologi Terorisme - Kompas.com

Jokowi: Bersihkan Lembaga Pendidikan dari Ideologi Terorisme

Kompas.com - 18/05/2018, 18:19 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat dan Daerah Tahun 2018 di Jakarta, Senin (14/5). Presiden mengingatkan agar dana desa yang telah dikucurkan dari 2015-2018 dengan total Rp187 triliun dipergunakan sebaik-baiknya dan mendorong kesejahteraan masyarakat desa. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18.PUSPA PERWITASARI Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat dan Daerah Tahun 2018 di Jakarta, Senin (14/5). Presiden mengingatkan agar dana desa yang telah dikucurkan dari 2015-2018 dengan total Rp187 triliun dipergunakan sebaik-baiknya dan mendorong kesejahteraan masyarakat desa. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden  Joko  Widodo menegaskan bahwa langkah preventif dalam pemberantasan terorisme jauh lebih penting dibandingkan langkah represif.

Langkah  preventif  pemberantasan  teror  yang paling baik, menurut Presiden Jokowi, adalah melalui pendidikan.

"Langkah preventif paling baik adalah bagaimana kita semuanya membersihkan lembaga pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan  tinggi, ruang publik, mimbar umum, dari  ajaran  ideologi sesat seperti terorisme," ujar Jokowi dalam acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/5/2018).

Saat ini, pemerintah dan DPR RI juga masih terus mengebut untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Antiterorisme.

Atas prioritas terhadap langkah preventif itu pula, Presiden Jokowi  masih  mempercayakan penanganan kasus terorisme di Indonesia kepada Polri.

Baca juga: Unjuk Kekuatan Militer Dinilai Tak Akan Efektif Berantas Terorisme

Adapun, Komando Operasi Khusus Gabungan ( Koopsusgab) TNI yang  diaktifkan  kembali baru akan diturunkan apabila tindak pidana terorisme mengarah ke mengancam pertahanan negara.

"Pemerintah dalam proses membentuk Komando Pasukan Khusus Gabungan yang berasal dari Kopassus, Marinir dan Paskhas dalam rangka memberi rasa aman pada rakyat," ujar dia.

Meski  demikian, Jokowi  menegaskan, Koopsusgab TNI itu nantinya baru turun tangan dalam situasi kegentingan tertentu.

"Ini dengan catatan, itu dilakukan (Koopsusgab TNI diturunkan) apabila situasi sudah di luar kapasitas Polri. Artinya preventif jauh lebih penting dari represif," ujar Jokowi.

Kompas TV Ia secara tegas mengutuk dan memerintahkan aparat agar mengupas kasus terorisme ini hingga ke akar.


Komentar

Terkini Lainnya


Close Ads X