Ini Rencana Skema Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme

Kompas.com - 18/05/2018, 18:40 WIB
Defile pasukan saat peringatan HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017). Peringatan HUT TNI ini  TNI dimeriahkan latihan gabungan dengan menggunakan alutsista andalan dari masing-masing matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMODefile pasukan saat peringatan HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017). Peringatan HUT TNI ini TNI dimeriahkan latihan gabungan dengan menggunakan alutsista andalan dari masing-masing matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Arsul Sani, anggota Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan, ada dua rencana skema pelibatan TNI dalam memberantas terorisme.

Skema tersebut akan mengikuti undang-undang yang baru yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Baca juga: Jokowi Akui Koopsusgab TNI Diaktifkan Kembali, tapi Diturunkan di Saat Genting

Pertama, kata Arsul, TNI bisa dilibatkan dalam peristiwa besar seperti ancaman terhadap kepala negara atau penyanderaan di kapal laut dan pesawat.

"Misalnya yang mengancam terhadap keamanan Presiden dan Wapres atau Istana Negara. Atau di pesawat terbang, kapal laut. Itu berbasis peristiwa terorisme," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Skema kedua, lanjut Arsul, pelibatan TNI nantinya disesuaikan dengan skala ancaman terkait aksi terorisme yang terjadi.

Baca juga: Ketua DPR Dukung Jokowi Aktifkan Koopsusgab TNI

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan hal itu dianut oleh Inggris dan Perancis. Jika skala ancaman dinilai tinggi, maka TNI bisa dilibatkan langsung.

Namun, bila skala ancamannya kecil, Arsul mengatakan aksi terorisme tetap ditangani polisi.

"Nah kalau basisnya adalah skala ancaman atau threat level, maka tentara atau militer dilibatkan, ketika skala ancamannya itu pada tahap yang tinggi. Misalnya, skala ancaman yang sudah disebut crisis atau gawat," kata Arsul.

"Nanti mustinya dicantumkan di Perpres atau di dalam kebijakan nasional yang merupakan bagian dari kesiapsiagaan nasional yang disusun dalam BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)," lanjut politisi PPP itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpanjangan PPKM Level 4, Komisi IX: Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan

Perpanjangan PPKM Level 4, Komisi IX: Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4, Pelonggaran Aturan, dan Ancaman Varian Baru

Perpanjangan PPKM Level 4, Pelonggaran Aturan, dan Ancaman Varian Baru

Nasional
Kemenkes Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Testing dan Tracing

Kemenkes Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Testing dan Tracing

Nasional
Ketentuan PPKM Level 4, Pasar Rakyat Boleh Buka hingga Izin Operasi Transportasi

Ketentuan PPKM Level 4, Pasar Rakyat Boleh Buka hingga Izin Operasi Transportasi

Nasional
Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Nasional
PPKM Level 3, Pedagang Kaki Lima hingga Laundry Boleh Buka Sampai Pukul 20.00

PPKM Level 3, Pedagang Kaki Lima hingga Laundry Boleh Buka Sampai Pukul 20.00

Nasional
PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan Boleh Dihadiri Maksimal 20 Undangan

PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan Boleh Dihadiri Maksimal 20 Undangan

Nasional
PPKM Level 3 Diterapkan di 33 Daerah Jawa-Bali, Ini Ketentuannya

PPKM Level 3 Diterapkan di 33 Daerah Jawa-Bali, Ini Ketentuannya

Nasional
Luhut Ungkap Sejumlah Faktor Tingginya Angka Kematian akibat Covid-19

Luhut Ungkap Sejumlah Faktor Tingginya Angka Kematian akibat Covid-19

Nasional
Daftar Daerah di luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Daftar Daerah di luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Nasional
Pidato Lengkap Jokowi soal Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Pidato Lengkap Jokowi soal Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Nasional
Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Nasional
Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Nasional
Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Nasional
Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X