Kompas.com - 18/05/2018, 16:38 WIB
Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri di Jakarta, Minggu (12/11/2017). Kompas.com/YOGA SUKMANAWakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri di Jakarta, Minggu (12/11/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rentetan serangan teroris di sejumlah daerah di Indonesia membuat sejumlah pihak mendorong pemerintah agar bertindak lebih keras lagi terhadap kelompok teroris.

Bahkan muncul wacana untuk melibatkan TNI dalam pemberantasan tindak terorisme.

Namun demikian, yang patut diperhatikan adalah siapapun yang terlibat, penanganan terorisme mesti tetap berpijak pada Hak Asasi Manusia (HAM). 

"Praktek pananggulangan terorisme yang eksesif di banyak negara yang menegasikan hak asasi manusia justru menjadi pendorong aksi terorisme itu sendiri," ujar Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Baca juga: Ekonomi Indonesia Melawan Terorisme

Menurut Gufron, merujuk pada apa yang terjadi di negara lain, Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum harus tetap berada dalam mekanisme due process of law. 

Dalam dokumen PBB yang berjudul Uniting Against Terrorism: Recommendations for A Global Counter-Terrorism Strategy, kata dia, penanganan terorisme harus memperkuat tanggung jawab negara dalam menangkal fenomena terorisme termasuk mendorong perlindungan HAM.

"Dengan demikian kurang tepat jika ada pandangan bahwa hak asasi manusia perlu dinegasikan dalam kebijakan penanganan terorisme," kata dia.

Gufron menilai, dengan mekanisme proses hukum yang adil dan menghormati HAM, penanganan terorisme akan memiliki rambu-rambu dasar dan lebih efektif. 

Imparsial, kata Gufron, mengecam segala bentuk aksi terorisme dan mendukung upaya negara dan peran masyarakat dalam upaya memerangi hal tersebut.

Namun, kebijakan panggulangan terorisme harus dilakukan dengan membuat kebijakan antiterorisme dan kontraterorisme: 

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.