Selain Tambah Wewenang, Pemerintah Dinilai Perlu Evaluasi Aparat Pemberantas Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap kinerja aparat penegak hukum, terkait pemberantasan terorisme.

"Dalam hal ini lembaga penegak hukum menyangkut kelembagaan intelijen yang memang tugasnya mendeteksi setiap kali ada ancaman yang bersifat serius, keamanan nasional," kata Usman Hamid di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Usman mengaku tak ingin menyalahkan institusi aparat negara, seperti Tentara Nasional Indonesia, Polri, dan Badan Intelijen Negara.

Menurut dia, keseluruhan lembaga itu harus dievaluasi sehingga sama-sama bisa memperbaiki kinerja atau mengisi yang kosong.

"Kalau hanya terus-menerus menambah kewenangan saya khawatir keperluan untuk melihat ke dalam, kesempatan untuk mengevaluasi itu akan menjadi hilang," kata Usman.

Baca juga: Kontras: Penanggulangan Terorisme Perlu Pendekatan HAM

Evaluasi yang dilakukan, ucap Usman, termasuk mengaudit dana. Lebih lanjut, Usman mengatakan, bukan hanya penegakan hukum saja, tapi juga soal program deradikalisasi.

"Sebenarnya DPR bisa menghidupkan fungsinya mengontrol lembaga-lembaga, baik Komisi III seperti (pengawasan) Polri, Komisi I peranan (pengawasan) TNI," ucapnya.

"Atau kedua kembaga ini (TNI dan Polri) bisa membentuk dua komite, terdiri dari dua komisi perwakilannya yang disumpah untuk mengawasi operasi-operasi terorisme lebih dekat," kata Usman.