Kompas.com - 18/05/2018, 04:38 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Defense, Security, and Peace Studies Mufti Makarim meminta pemerintah tidak terjebak dalam wacana unjuk kekuatan militer terkait maraknya aksi teror yang terjadi belakangan ini.

Mufti berpendapat bahwa unjuk kekuatan militer seperti yang terlihat dari rencana pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI, tak akan efektif dalam menuntaskan akar permasalahan terorisme.

"Justru kalau kita memerangi teroris kita harus pakai logikanya teroris. Semakin kita show off, enggak ada efektivitasnya. Teroris ini kan sebagian besar operasi senyap, sementara satuan elite ini operasinya justru operasi terbuka," ujar Mufti saat dihubungi, Kamis (17/5/2018).

Menurut Mufti, seharusnya saat ini pemerintah fokus dalam membenahi kekurangan yang ada, baik dari sisi kelembagaaan maupun regulasi.

Baca juga: Pengamat: Koopsusgab TNI Harus Dikontrol DPR

Ia menilai, banyak persoalan yang justru tengah dialami oleh institusi penegak hukum terkait penanggulangan terorisme. Misalnya, kurangnya jumlah personel Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

Selain itu, ia juga menyoroti kurangnya dukungan intelijen dalam menyuplai informasi kepada Polri.

"Densus jumlahnya hanya ratusan orang, sementara yang harus dikejar itu ribuan. Sumber dayanya pun tersedot lebih banyak ke operasi penindakan, sementara dukungan intelijen kurang," kata dia.

Persoalan lain yang tak kalah pentingnya, lanjut Mufti, adalah penguatan kapasitas seluruh lembaga intelijen yang dimiliki pemerintah.

Baca juga: Pengaktifan Kembaliu Koopsusgab Harus Memiliki Dasar Hukum

Dalam jangka pendek, Ia memandang pemerintah perlu memperkuat Badan Intelijen Negara (BIN) dan intelijen teritorial TNI, dari sisi sumber daya, kemampuan dan peralatannya.

"Jadi kalau memang mau ada dukungan ya hari ini polisi betul-betul membutuhkan sebanyak mungkin input dari intelijen," kata Mufti.

"Ya kita dorong saja Presiden sinergikan seluruh lembaga intelijen yang ada untuk membantu, bukan ujug-ujug bikin perintah tentara harus siap," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memastikan, Presiden Joko Widodo menyetujui pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme.

Diketahui Koopsusgab merupakan gabungan personel TNI dari seluruh satuan elite yang ada di TNI, baik matra darat, laut, maupun udara.

Kompas TV Komando Operasi Khusus Gabungan adalah gagasan menyikap maraknya aksi teror.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Penggunaan Masker di Luar Ruangan

Wapres: Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Penggunaan Masker di Luar Ruangan

Nasional
Elite PDI-P Sebut Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal di RS Abdi Waluyo

Elite PDI-P Sebut Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal di RS Abdi Waluyo

Nasional
BREAKING NEWS: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

BREAKING NEWS: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

Nasional
Polri Janji Transparan Sampaikan Hasil Sidang KKEP Peninjauan Kembali Brotoseno

Polri Janji Transparan Sampaikan Hasil Sidang KKEP Peninjauan Kembali Brotoseno

Nasional
Kunjungi Rusia dan Ukraina di Tengah Perang, Nasdem Anggap Nyali Jokowi Patut Dicontoh

Kunjungi Rusia dan Ukraina di Tengah Perang, Nasdem Anggap Nyali Jokowi Patut Dicontoh

Nasional
Litbang Kompas: Aktivitas Medsos Tak Berdampak Langsung pada Elektabilitas Capres

Litbang Kompas: Aktivitas Medsos Tak Berdampak Langsung pada Elektabilitas Capres

Nasional
Profil Cerah Bangun, Pejabat Bea Cukai yang Kini Jadi Hakim Agung

Profil Cerah Bangun, Pejabat Bea Cukai yang Kini Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

Nasional
Serahkan Bansos dan Santunan di Lombok, Wapres: Ibu Terima dengan Ikhlas Ya

Serahkan Bansos dan Santunan di Lombok, Wapres: Ibu Terima dengan Ikhlas Ya

Nasional
Kontras Duga Polri Lebih Cepat Tangani Kasus Fatia dan Haris Azhar Dibandingkan Kekerasan Aparat

Kontras Duga Polri Lebih Cepat Tangani Kasus Fatia dan Haris Azhar Dibandingkan Kekerasan Aparat

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Doni Salmanan Segera Disidang Terkait Kasus Quotex

Berkas Perkara Lengkap, Doni Salmanan Segera Disidang Terkait Kasus Quotex

Nasional
Catatan Kontras di Hari Bhayangkara ke-76: 'Kultur' Kekerasan Polri hingga Fenomena Tak Viral Tak Optimal

Catatan Kontras di Hari Bhayangkara ke-76: "Kultur" Kekerasan Polri hingga Fenomena Tak Viral Tak Optimal

Nasional
Sepakat Koalisi dengan PKB, Gerindra: Kami Merasa Dapat Kawan...

Sepakat Koalisi dengan PKB, Gerindra: Kami Merasa Dapat Kawan...

Nasional
Profil Arizon Mega Jaya, Hakim Ad Hoc Tipikor MA yang Tak Setuju Pemiskinan Koruptor

Profil Arizon Mega Jaya, Hakim Ad Hoc Tipikor MA yang Tak Setuju Pemiskinan Koruptor

Nasional
PKB Ungkap Nama Koalisi dengan Gerindra: Silaturahmi Indonesia Raya

PKB Ungkap Nama Koalisi dengan Gerindra: Silaturahmi Indonesia Raya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.