Fadli Zon Anggap Pasukan Khusus TNI untuk Berantas Terorisme Tidak Perlu Dibentuk - Kompas.com

Fadli Zon Anggap Pasukan Khusus TNI untuk Berantas Terorisme Tidak Perlu Dibentuk

Kompas.com - 16/05/2018, 19:28 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/4/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, Komando Operasi Khusus Gabungan ( Koopsusgab) untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme tak perlu dibentuk.

Hal itu disampaikan Fadli menanggapi pernyataan Kepala Staf Kantor Presiden Moeldoko. Moeldoko menyatakan Presiden Joko Widodo telah merestui pembentukan pasukan tersebut.

"Kalau menurut saya tidak mendesak ya karena kita kan ada yang ahli-ahli artinya di Brimob ada ahlinya, di BNPT ada ahlinya, di Kopassus ada," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Baca juga: Jokowi Setujui Pengaktifan Koopsusgab TNI, Ini Tugas-tugasnya...

Fadli menambahkan, saat ini juga sudah ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang terdiri dari Polri dan TNI.

Ia mengatakan jiia dibentuk institusi baru, maka dikhawatirkan tumpang tindih dengan institusi yang sudah ada dalam pemberantasan terorisme.

Ia pun menyarankan agar institusi pemberantas terorisme yang ada diperkuat kewenangannya.

"Jadi saya kira itu aja dipertahankan, tidak perlu dipertahankan tidak perlu membentuk badan-badan baru yang tidak perlu nanti malah menimbulkan overlap," lanjut dia.

Baca juga: Moeldoko Segera Temui Panglima TNI Bahas Pembentukan Satuan Penanggulangan Teror

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memastikan, Presiden Joko Widodo menyetujui pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme.

Diketahui Koopsusgab merupakan gabungan personel TNI dari seluruh satuan elite yang ada di TNI, baik matra darat, laut, maupun udara.

"Untuk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI, sudah direstui oleh Pak Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto)," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Kompas TV Polisi melakukan penggerebekan terhadap penghuni rumah kontrakan di Tangerang.


Komentar

Terkini Lainnya

Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Megapolitan
Ibu yang Ditahan di Bandara Dubai Mengaku Diperlakukan Tak Manusiawi

Ibu yang Ditahan di Bandara Dubai Mengaku Diperlakukan Tak Manusiawi

Internasional
Beredar Video Kepala Korps Brimob Polri Beri Sambutan sebagai Kapolda Metro Jaya, Ini Kata Polisi

Beredar Video Kepala Korps Brimob Polri Beri Sambutan sebagai Kapolda Metro Jaya, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Ridwan Kamil Ajak Pemerintah Inggris Kerja Sama di Bidang Transportasi

Ridwan Kamil Ajak Pemerintah Inggris Kerja Sama di Bidang Transportasi

Regional
Obor Asian Games 2018 Tiba di Balai Kota

Obor Asian Games 2018 Tiba di Balai Kota

Megapolitan
Peras Kelompok Ternak Rp 36 Juta, KPK Gadungan Ditangkap Polisi

Peras Kelompok Ternak Rp 36 Juta, KPK Gadungan Ditangkap Polisi

Regional
Pengamen Binaan UPK Kota Tua Diminta Tak Beroperasi Saat Kirab Obor Asian Games

Pengamen Binaan UPK Kota Tua Diminta Tak Beroperasi Saat Kirab Obor Asian Games

Megapolitan
Hilang Tiga Hari di Hutan, Bocah Usia 2 Tahun Ditemukan Selamat

Hilang Tiga Hari di Hutan, Bocah Usia 2 Tahun Ditemukan Selamat

Internasional
Diuji Coba Mulai Hari Ini, Kereta LRT Jakarta Melaju 40 km/jam

Diuji Coba Mulai Hari Ini, Kereta LRT Jakarta Melaju 40 km/jam

Megapolitan
Penumpang Keluhkan Perpindahan Jalur KRL Bogor di Stasiun Manggarai, Ini Kata PT KCI

Penumpang Keluhkan Perpindahan Jalur KRL Bogor di Stasiun Manggarai, Ini Kata PT KCI

Megapolitan
Ketua DPR Tegaskan Kualitas UU Lebih Penting Dibandingkan Kuantitas

Ketua DPR Tegaskan Kualitas UU Lebih Penting Dibandingkan Kuantitas

Nasional
Ketua KPK Tanggapi Kritik Wadah Pegawai KPK soal Rotasi Jabatan

Ketua KPK Tanggapi Kritik Wadah Pegawai KPK soal Rotasi Jabatan

Nasional
Pengusutan Dugaan Mahar Sandiaga Diharapkan Menjadi Ajang Klarifikasi

Pengusutan Dugaan Mahar Sandiaga Diharapkan Menjadi Ajang Klarifikasi

Nasional
Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Megapolitan
18 Tahun Berdiri, KY Sudah Usulan Sanksi 657 Hakim

18 Tahun Berdiri, KY Sudah Usulan Sanksi 657 Hakim

Nasional
Close Ads X