PDI-P: Oposisi di Indonesia Sulit Seperti Malaysia karena Kinerja Jokowi Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Charles Honoris menilai, kemenangan oposisi Malaysia yang dipimpin Mahathir Mohamad adalah hal yang wajar.

Kemenangan itu merupakan dampak kinerja pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak yang dinilai kurang memuaskan oleh mayoritas masyakarat Negeri Jiran.

Apalagi, PM yang memerintah sejak 2009 diduga terlibat skandal korupsi 1MDB yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Baca juga: Mahathir Menang di Malaysia, PDI-P Sebut Isu SARA Sudah Tidak Laku

Oleh karena itu, insentif elektoral cenderung didapat kelompok oposisi manakala partai penguasa tidak becus menjalankan pemerintahan.

“Rumus politik rasional selalu begitu. Semakin baik kinerja pemerintah, oposisi semakin tidak laku. Sebaliknya, semakin pemerintah tidak becus dan korup, oposisi semakin mendapat angin surga untuk menumbangkannya,” kata Charles kepada Kompas.com, Jumat (11/5/2018).

Rumus tersebut, kata Charles, juga bisa dibawa ke Indonesia. Namun, dengan melihat kepuasaan rakyat yang semakin tinggi terhadap kinerja Presiden Jokowi, seperti ditunjukkan sejumlah hasil survei, maka kejadian di Malaysia sulit terjadi di Indonesia.

"Oposisi RI sulit seperti Malaysia karena kinerja Jokowi baik," kata Charles.

Baca juga: Inilah Janji-janji Mahathir Mohamad yang Dinanti Pendukungnya

“Bayangkan, pembangunan infrastruktur masih berjalan saja tingkat kepuasaan rakyat sudah begitu tinggi, apalagi kalau rakyat sudah merasakan dampaknya nanti?” kata anggota Komisi I DPR Ini.

Oleh karena itu, kata Charles, pernyataan sejumlah politisi oposisi dalam negeri bahwa peristiwa politik di Malaysia akan ‘merembet’ ke Indonesia, jelas sulit terjadi selama kinerja pemerintahan Jokowi berjalan baik.

“Politik itu tidak bekerja di ruang hampa. Masak apa yang terjadi di negara tetangga disebut bisa merembet begitu saja, tanpa melihat faktor-faktor yang terjadi di belakangnya, seperti kinerja pemerintahan, efektivitas oposisi, dan sebagainya,” kata Charles.

Justru, kata Charles, oposisi terancam tidak laku manakala kinerja pemerintahan Jokowi-JK semakin memuaskan rakyat. Apalagi jika kritik-kritik yang dilancarkan oposisi tidak substantif dan tidak rasional.

Baca juga: Mahathir Mohamad Dilantik Sebagai Perdana Menteri Malaysia

Salah satu kritik yang tidak rasional, ujar Charles, adalah politisasi isu SARA, seperti yang kerap diangkat UMNO dan PM Najib ketika berkampanye.

Charles yakin politisasi isu SARA juga tidak akan terjadi dan tidak akan berpengaruh dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Indonesia.

Sebab, publik Indonesia semakin cerdas, dan sudah paham efek destruktif politisasi isu SARA yang pernah terjadi,” ujarnya.

“Politisasi isu SARA terbukti tidak memiliki tempat dalam perpolitikan Malaysia dan terbukti tidak efektif mendulang suara, karena masyarakat Malaysia sudah cerdas,” ujarnya.

Baca juga: Fahri Hamzah Yakin Kemenangan Mahathir Mohamad Bisa Merembet ke Indonesia