Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri Ancam Copot Kapolda hingga "Telanjangi" Polisi yang Lakukan Pungli

Kompas.com - 08/05/2018, 14:07 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kepala Polri Komjen Syafruddin memastikan pihaknya akan menindak tegas oknum polisi yang melakukan pungutan liar terhadap sopir truk di jalanan.

Pimpinan kepolisian di daerah pun akan dimintai pertanggungjawaban jika gagal mengawasi bawahannya.

Wakapolri meminta para sopir untuk tidak ragu merekam apabila ada oknum polisi yang memeras mereka.

"Saya langsung pecat. Begitu ada videonya benar, kita pecat hari itu. 'Telanjangin' dia. Keras sekali kita," kata Syafruddin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Baca juga: Sopir Truk Mengeluh Banyak Pungli, Presiden Jokowi Kaget

Syafruddin menanggapi keluhan yang disampaikan para sopir truk kepada Presiden Joko Widodo.

Para sopir truk mengeluhkan banyaknya pungutan liar yang dilakukan preman hingga oknum polisi dan petugas dinas perhubungan.

Menurut para sopir, polisi biasanya melakukan pungli karena kapasitas truk yang kelebihan muatan.

Padahal, sopir truk merasa tidak ada aturan yang jelas soal batas maksimal muatan yang bisa diangkut.

Baca juga: Sopir Truk Mengeluh Banyak Pungli, Presiden Jokowi Perintahkan Sikat Semuanya

Syafruddin mengaku heran apabila benar ada polisi yang masih memungut dari sopir truk. Padahal, remunerasi polisi sudah cukup besar.

Oleh karena itu, sanksi pemecatan akan langsung diberikan kepada polisi yang masih melakukan pungli.

Bahkan, sanksi tak hanya dikenakan pada oknum polisi yang melakukan pungli, namun bisa juga kepada kapolda setempat.

Sebab, kapolda dinilai gagal melakukan pengawasan terhadap anak buahnya.

"Kapoldanya kita copot. Saya enggak main-main kalau saya," ujarnya.

Baca juga: Wakapolri: Polisi Jijik Mau Pungli Rp 5.000-Rp 10.000

Syafruddin mencontohkan, Brigadir Jenderal (Pol) I Ketut Argawa dicopot dari jabatan Kapolda Sulawesi Tengah pada April lalu.

Menurut dia, pencopotan itu terjadi karena Ketut gagal mengawasi anak buahnya saat penggusuran lahan warga di Tanjung Luwuk, Kabupaten Banggai.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com