Kompas.com - 04/05/2018, 20:44 WIB
Ilustrasi pulau KOMPAS.COM/IRA RACHMAWATIIlustrasi pulau

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Eko Subowo mengungkapkan bahwa delegasi pemerintah Indonesia telah melaporkan 16.056 pulau bernama di Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Jadi kini jumlah pulau bernama di Indonesia secara resmi berjumlah 16.056 pulau.

"Jumlah itu hasil akumulasi dari 13.466 pulau ditambahkan dengan 2.590 pulau," kata Eko, di Jakarta, seperti dikutip dari situs Kemendagri, Jumat (4/5/2018).

Tahun 2018 ini, lanjut Eko, Tim Nasional yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah bersama TNI AL akan melakukan verifikasi lanjutan terhadap beberapa titik yang diduga pulau di beberapa provinsi.

Baca juga : Kisah Relawan Mangrove di Bengkulu Menjaga Pulau Tikus dari Tenggelam

 

Verifikasi lanjutan akan dilakukan pada bulan April hingga November 2018.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Eko juga mengungkapkan, pada tahun 2007-2008, Tim Nasional  telah melakukan verifikasi terhadap 13.466 pulau bernama di 33 provinsi di Indonesia.  Kemudian data 13.466 pulau bernama  tersebut dilaporkan ke PBB pada tahun 2012. 

Sementara antara tahun 2012 sampai 2016, Tim Nasional juga  telah  melakukan verifikasi terhadap 2.590 pulau bernama. Pada tahun 2017, data 2.590 pulau bernama tersebut telah dilaporkan ke PBB dalam sidang ke XI The United Nation Conference On Standardization Of Geographical Names di New York.

"Seperti diketahui salah satu isi resolusi PBB Nomor 4 Tahun 1967 adalah menghimbau negara-negara anggotanya  untuk membentuk National Names Authority (NNA) yang tugasnya antara lain membakukan nama-nama unsur rupabumi di negara masing-masing," katanya.

Baca juga : Tak Hanya di Jepang, Indonesia Juga Punya Pulau Kucing

Sementara Resolusi Nomor 16 Tahun 1977, lanjut Eko, menegaskan tiap pembakuan nama atau perubahan nama yang tidak melalui National Names Authority (NNA) tidak akan diakui oleh PBB.

Maka, pada tahun 2006, melalui Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2006, dibentuk Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang merupakan National Names Authority (NNA) di Indonesia.

"Tim ini tugas prioritas pertamanya adalah melakukan pembakuan nama pulau di Indonesia," katanya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.