Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri: Beda Pendapat Boleh, tetapi Jangan Ada Reaksi Fisik

Kompas.com - 02/05/2018, 12:51 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kapolri Komjen Syafruddin menyayangkan adanya intimidasi bernuansa politik yang terjadi di lokasi car free day Jakarta, Minggu (29/4/2018).

Syafruddin menyatakan, perbedaan pendapat di era demokrasi merupakan hal wajar. Namun, seyogianya hal itu tak diiringi kontak fisik.

"Berbeda pendapat itu boleh ya, tapi jangan berbeda pendapat terus ada reaksi fisik. Tidak boleh," kata Syafruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Ke depan, Wakapolri akan menginstruksikan jajarannya agar tak mempertemukan dua kelompok yang berbeda pendapat di ruang publik. Dengan demikian, potensi terjadinya konflik bisa dihindari.

Ia menambahkan, rekayasa sosial semacam itu juga menjadi tugas Polri untuk mengindari munculnya konflik horizontal.

Baca juga: Istana: Memilih Presiden adalah Kebebasan, Tak Boleh Ada Intimidasi

Syafruddin pun menilai polisi lalai karena tak segera memisahkan dua kelompok yang berbeda tersebut.

Ia juga berpesan agar ke depan car free day tak digunakan sebagai ajang kampanye atau untuk acara politik lainnya.

"Itu kemarin Polri juga ada kelirunya, kenapa bisa ketemu. Aparat keamanan di car free day tidak boleh mengatur (membiarkan) pertemuan itu. Artinya, mengatur supaya tak bertemu," ujar Syafruddin

"Car free day itu ditujukan untuk olahraga, itu pertama. Kedua, untuk kegiatan masyarakat bersosialisasi satu sama lain. Jadi kalau bisa selanjutnya CFD itu gunakan seperti yang diperuntukkan," kata dia.

Baca juga: Sandiaga Larang Jual dan Bagi-bagi Kaus Bermuatan Politik Saat CFD

Rekaman video intimidasi di car free day sebelumnya viral di media sosial. Tampak sekelompok orang yang mengenakan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden melakukan intimidasi kepada beberapa orang yang mengenakan baju putih bertuliskan #DiaSibukKerja.

Salah satu korban adalah seorang ibu yang tengah bersama anaknya.

Ibu yang diketahui bernama Susi Ferawati itu sudah melaporkan tindakan intimidasi tersebut ke Polda Metro Jaya, Senin kemarin.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla menyayangkan terjadinya dugaan intimidasi sekelompok orang saat car free day di Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com