Denmark Ajak Pemerintah Indonesia dan KPK Ikut Konferensi Internasional Anti Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Denmark akan menjadi tuan rumah dalam International Anti Corruption Conference ke-18 yang akan digelar di Kopenhagen, pada 22-24 Oktober 2018.

Duta Besar Denmark untuk Indonesia Rasmus Abildgaar Kristensen mengatakan, pihaknya mengajak pemerintah Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan perwakilan masyarakat sipil untuk berbagi pengalamannya dalam agenda pemberantasan korupsi.

"Ini harapan terbesar kami, bahwa KPK dan mereka yang berkapasitas melakukan kerja pemberantasan korupsi akan berperan penting dalam lokakarya dan diskusi panel di Kopenhagen," ujar Rasmus di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Menurut Rasmus, agenda pertemuan kali ini akan fokus  dengan peningkatan kerja sama pembangunan dan pemenuhan Suistainable Development Goals (SDGs).

Baca juga : Awasi Potensi Korupsi di Daerah, KPK Akan Bentuk Korwil

Konferensi akan terdiri dari dua segmen, yaitu segmen pertemuan pejabat tertinggi pemerintahan negara-negara dan segmen sektor swasta, publik, dan masyarakat sipil.

"Untuk segmen tingkat tinggi, sekitar 26 menteri pemerintah telah diundang, baik negara-negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) maupun non-OECD untuk mempromosikan program pemberantasan korupsinya di tingkat nasional dan internasional," kata dia.

Denmark turut mengundang para pemimpin dari 10 organisasi internasional dan bank pembangunan di kawasan regional. Saat ini, 19 peserta tingkat tinggi telah merespons undangan tersebut. Ia berharap pemerintah Indonesia, melalui Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani bisa memenuhi undangan ini.

Baca juga : KPK Sebut Ada Pihak Lain yang Terlibat Kasus Korupsi E-KTP

"Ini adalah harapan kuat kami agar Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani, akan menerima undangannya juga," kata dia.

Rasmus menilai negara-negara di dunia harus saling bekerja sama dalam membangun momentum untuk melakukan perlawanan bersama terhadap potensi korupsi secara jangka panjang.

"Dengan demikian kami akan melihat ke depan untuk mengatasi apa yang akan dibutuhkan nanti untuk menghadapi tantangan ke depan yang begitu mendesak terkait dengan korupsi, seperti penggelapan pajak, pencucian uang dan lain-lain," ujarnya.