Awasi Potensi Korupsi di Daerah, KPK Akan Bentuk Korwil

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membentuk koordinator wilayah (korwil) untuk memperkuat pencegahan dan pengawasan potensi korupsi di daerah-daerah.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, korwil ini bertugas memantau berbagai celah yang rawan dijadikan lahan korupsi.

"Ke depannya, KPK akan ada korwil yang akan memantau daerah-daerah, dan pintu-pintu yang rawan memicu korupsi," ujar Saut dalam keterangan resminya, Kamis (26/4/2018).

Baca juga : Pencegahan Korupsi Dianggap Lebih Efektif Jika Kementerian dan Lembaga Berkolaborasi

Oleh karena itu, Saut mengingatkan seluruh calon kepala daerah untuk berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan.

Ia berharap, para calon kepala daerah terpilih menjauhi berbagai konflik kepentingan yang mengarah pada kejahatan korupsi.

"Para calon kepala daerah ini ke depannya akan menyusun APBD, kalau ada yang ngeyel-ngeyel dan tarik-menarik segera lapor ke KPK," ujar dia.

Saut juga mengingatkan, masyarakat di daerah sudah mulai berani melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat juga lebih jeli dalam menentukan pilihannya.

Baca juga : KPK Perluas Upaya Pencegahan Korupsi ke 10 Provinsi

Dengan demikian, para calon kepala daerah perlu memupuk integritasnya dengan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, kesederhanaan hingga keadilan.

"Checks and balances kami harapkan jalan. KPK menyarankan agar pilkada bisa dilaksanakan dengan gembira. Rakyat kita mempunyai hati nurani, pasti tahu mana yang benar-benar berkualitas dan layak memimpin," kata Saut.

Menurut Saut, penguatan pencegahan korupsi di daerah berperan penting dalam meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia. 

Ia menyebutkan, pada tahun 2017, IPK di Indonesia masih stagnan di angka 37. Angka itu menempatkan Indonesia di posisi 96 dari 168 negara.

Baca juga : KPK Sambut Positif Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta, tetapi...

"Kami di KPK merasakan perubahan sangat lambat, OTT nambah, case building nambah. Namun, KPK juga menekankan bagaimana agar pencegahan bisa menekan tindak korupsi," kata Saut.

KPK juga berharap pelaksanaan pilkada kali ini berlangsung secara jujur, adil dan profesional sehingga menghasilkan kepala daerah yang berintegritas.