Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Nilai Cuti Bersama Lebih Awal Permudah Pengaturan Lalu Lintas Mudik

Kompas.com - 30/04/2018, 17:50 WIB
Yoga Sukmana,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya menilai, tambahan cuti bersama Lebaran bisa mempermudah pengaturan arus lalu lintas saat mudik asal diberikan lebih awal.

Hal ini disampaikan Budi usai menghadiri rapat koordinasi mengenai cuti bersama Lebaran di kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Kalau Kemenhub memang melihat libur di awal akan lebih gampang manage arus lalu lintas pulang (kampung)," ujar Budi, Senin (30/4/2018).

(Baca juga : Pemerintah Tambah Tiga Hari Cuti Bersama Idul Fitri 1439 H)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat acara peresmian gedung Menara Kompas, Kamis (26/4/2018).KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat acara peresmian gedung Menara Kompas, Kamis (26/4/2018).
Meski menyampaikan saran agar cuti Lebaran bisa lebih awal, namun Budi memastikan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan apapun.

Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu mengatakan, pemerintah akan kembali menggelar rapat lanjutan terkait cuti bersama Lebaran.

Namun, ia tak tahu kapan rapat itu akan digelar.

Masukan Kemenhub itu sejalan dengan pandangan Polri.

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Syafruddin mengusulkan agar tambahan cuti bersama bisa diberikan lebih awal.

"Kalau Polri memberikan masukan supaya di awal," ujar Wakapolri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (23/4/2018).

(Baca juga : Pengusaha Protes, Pemerintah Evaluasi Penambahan Cuti Bersama Idul Fitri 1439 H)

Cuti Lebaran lebih awal dinilai penting oleh Polri karena akan memberikan waktu lebih panjang kepada masyarakat untuk mudik ke kampung halaman.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur memastikan pemerintah belum mengambil keputusan baru terkait tambahan cuti bersama.

Itu artinya pemerintah masih memakai keputusan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam SKB tiga menteri itu, pemerintah menambah hari cuti bersama untuk perayaan Idul Fitri 1439 H yang diperkirakan jatuh pada 15-16 Juni 2018.

Tambahan cuti, yakni dua hari sebelum Lebaran pada 11-12 Juni 2018 dan satu hari sesudah Lebaran pada 20 Juni 2018.

Dengan adanya tambahan itu, maka libur Lebaran mencapai 10 hari dari 11-20 Juni 2018.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com