Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkumham Dorong Masyarakat Patenkan Potensi Indikasi Geografis di Daerahnya

Kompas.com - 26/04/2018, 13:57 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris mengatakan, Indonesia memiliki potensi alam maupun budaya yang kaya.

Dengan kepekaan intelektual, potensi tersebut bisa dijadikan sesuatu yang khas di daerah tersebut. Ia pun mendorong masyarakat segera mendaftarkan indikasi geografis itu sebagai hak paten.

"Daftarkan cepat. Dibikin mudah sekarang. Kalau sudah daftar, dikasih sertifikat. Nanti diperiksa, dikirimkan timnya," ujar Freddy di lapangan silang Monas, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

(Baca juga: Menkumham Buka Pameran Hari Kekayaan Intelektual Sedunia di Monas)

Freddy mengatakan, indikasi geografis merupakan ciri khas yang menunjukkan daerah asal suatu barang.

Namun, yang bisa didaftarkan sebagai hak cipta bukan sekadar kekayaan alam yang "mentah".

Menurut dia, harus ada campur tangan manusia untuk menjadikan kekayaan alam itu suatu produk berdaya guna yang tak ditemui di daerah lain.

"Contohnya kopi ditanam di hutan, tidak bisa didaftarkan hak paten. Kalau kopi itu dipelihara, dijadiin enak rasanya, diroasted, dijadiin produk, itu baru bisa," kata Freddy.

Saat ini, bukan lagi masyarakat di daerah berbondong-bondong ke kota untuk mencari nafkah.

(Baca juga: Dari Isyana Sarasvati hingga Daniel Mananta Dapat Penghargaan Kekayaan Intelektual dari Pemerintah)

 

Sebaliknya, masyarakat kota yang ke daerah-daerah untuk menikmati produk tertentu langsung dari asalnya.

Freddy memastikan apa yang sudah dipatenkan melalui Kemenkumham tidak bisa diklaim oleh negara lain.

"Tidak hanya sekadar negara lain, di daerah di negara kita sendiri aja tidak bisa," kata dia.

Freddy mengakui masih sedikit masyarakat yang sadar pentingnya mematenkan produknya dan mengenali indikasi geografis.

Orang-orang hanya mengetahui tahu Sumedang sebagai makanan, padahal termasuk kekayaan intelektual.

(Baca juga: Startup Bisa Daftarkan Hak Kekayaan Intelektual secara Gratis)

 

Oleh karena itu, mulai tahun ini dicanangkan tahun indikasi geografis agar semakin banyak potensi produk khas daerah tertentu yang didaftarkan dan dikembangkan, baik nasional maupun internasional.

"Tadi ada bupati-bupati datang, sekarang sudah ada awareness daerah. Makanya kita kampanye ke daerah ayo daftarin," kata Freddy.

Kompas TV Isu pearng dagang sempat memantik ketegangan. Namun, hal ini m ereda saat Tiongkok buka pintu negosiasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com