Menkumham Buka Pameran Hari Kekayaan Intelektual Sedunia di Monas

Kompas.com - 26/04/2018, 11:15 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly memberikan keterangan kepada wartawan setelah meresmikan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dermaga Marina Ancol, Rabu (25/4/2018). KOMPAS.COM/Ardito Ramadhan DMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly memberikan keterangan kepada wartawan setelah meresmikan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dermaga Marina Ancol, Rabu (25/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membuka Intellectual Property Expo 2018, acara peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-18 di Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Acara bertajuk "Generasi Indonesia yang Inovatif, Kreatif, dan Berkarakter" itu memamerkan sejumlah produk khas daerah di Indonesia.

Pembukaan acara ditandai dengan pemukulan gong oleh Yasonna bersama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Freddy Haris dan jajaran Ditjen KI.

(Baca juga: Hak Kekayaan Intelektual dan Inovasi Tingkatkan Daya Saing Industri)


Setelah meresmikan acara, Yasonna berkeliling ke beberapa stand. Yang pertama dia kunjungi adalah stand kopi nusantara yang memamerkan berbagai jenis kopi khas Indonesia.

Yasonna diajarkan bagaimana menikmati kopi mulai dari menghirup aromanya, membuang ampasnya, dan menyesapnya.

"Enak," kata Yasonna sambil mengacungkan jempolnya.

"Yang ini lebih light," lanjut dia setelah mencicipi kopi jenis lainnya.

Setelah itu, ia menyambangi beberapa stand lain sebelum meninggalkan lokasi dengan mobilnya.

(Baca juga: Menkumham Minta Semua Kanwil Sosialisasikan Hak Kekayaan Intelektual)

Berdasarkan siaran pers dari Humas Ditjen KI, terdapat 65 indikasi geografis yang terdaftar di Indonesia.

Sebanyak 59 di antaranya berasal dari dalam negeri untuk beberapa jenis produk seperti beras, koli, teh, madu, ubi, lada, pala, dan gula.

Pendaftaran terbaru indikasi geografis dari wilayah Indonesia yakni beras raja uncak, kopi Lintong, dan kopi arabica Flores Manggarai.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X