Kompas.com - 25/04/2018, 23:23 WIB
Waketum PAN Taufik Kurniawan, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusWaketum PAN Taufik Kurniawan, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2017)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan menilai pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais bahwa elektabilitas Presiden Joko Widodo terus menurun merupakan peringatan kepada setiap lembaga survei.

Menurut Taufik, ucapan Amien adalah bentuk keprihatinan kepada lembaga survei atas rilis survei calon presiden yang dinilai berpihak.

Padahal, kata Taufik, Pilkada DKI Jakarta 2017 semestinya menjadi pelajaran. Saat itu, lanjut dia, tak ada lembaga survei yang menempatkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai pemenang.

Namun, hasil akhir justru menunjukan Anies-Sandi menang di Pilkada DKI.

"Biarlah masyarakat menjadikan penilaian tersendiri terhadap calon yang akan dia pilih secara alamiah. Jangan ada penggiringan-penggiringan," kata Taufik di Kompeks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

(Baca juga: Elektabilitas Jokowi 55,9 Persen, Kata Demokrat Hasil Survei Bukan Tolok Ukur)

Ia pun mengusulkan agar lembaga survei diberi sanksi hukum bila menyajikan data yang salah dengan hasil akhir. Dengan demikian, lanjut Taufik, lembaga survei akan lebih hati-hati dalam menyajikan hasil survei ke publik.

Ia menambahkan, tidak adil bila lembaga survei mengunggulkan salah satu calon saja, sementara calon yang lainnya tidak diunggulkan.

"Maka dari itu harus diatur. Harus diatur secara tegas lembaga survei ini jangan kemudian menggiring opini," ujar Taufik.

"Dari mana pun juga, saya tidak merujuk ke satu-dua lembaga survei, semuanya. Tolong dijaga kondusivitas iklim politik, sesuai dengan permintaan dari pemerintah itu sendiri," kata dia.

(Baca juga: Elektabilitas Jokowi Meningkat dan Prabowo Menurun, PAN Belum Bisa Putuskan Dukungan)

Amien sebelumnya memberikan tausyiah dalam acara tasyakuran satu tahun Ustadzah Peduli Negeri di Balai Kota, Selasa (24/4/2018).

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 Dunia Naik 9 Persen, Salah Satunya Dipengaruhi Lonjakan di India

Satgas: Kasus Covid-19 Dunia Naik 9 Persen, Salah Satunya Dipengaruhi Lonjakan di India

Nasional
Perwakilan Arsitek dan Organisasi Profesi Konstruksi Minta Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Tergesa-gesa

Perwakilan Arsitek dan Organisasi Profesi Konstruksi Minta Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Tergesa-gesa

Nasional
Satgas: Pengembangan Vaksin Merah Putih Tetap Berjalan meski Kemenristek Dilebur

Satgas: Pengembangan Vaksin Merah Putih Tetap Berjalan meski Kemenristek Dilebur

Nasional
Merespons Pernyataan Ganjar, Satgas Tegaskan Larangan Mudik Berlaku 6-17 Mei

Merespons Pernyataan Ganjar, Satgas Tegaskan Larangan Mudik Berlaku 6-17 Mei

Nasional
KRI Tanjung Kambani-971 Distribusikan Bantuan untuk Korban Bencana di NTT

KRI Tanjung Kambani-971 Distribusikan Bantuan untuk Korban Bencana di NTT

Nasional
Konstruksi Perkara Dugaan Suap yang Menjerat Anggota dan Eks Anggota DPRD Jabar

Konstruksi Perkara Dugaan Suap yang Menjerat Anggota dan Eks Anggota DPRD Jabar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Relawan Uji Klinis Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan | Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD Tak Berkaitan dengan BPOM

[POPULER NASIONAL] Relawan Uji Klinis Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan | Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD Tak Berkaitan dengan BPOM

Nasional
Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Nasional
Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X