Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ingatkan Pemerintah Daerah Tak Cuma Kejar Piala dan Medali

Kompas.com - 25/04/2018, 21:07 WIB
Moh Nadlir,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, prestasi pemerintah daerah penting sebagai bukti kinerja kepala daerah dalam mengurus wilayahnya. Namun, yang jauh lebih penting adalah kesejahteraan masyarakatnya.

"Suatu daerah tentu penting mengumpulkan segala macam medali dan piala (tetapi) bagaimana kemakmuran, kemajuan daerah itu, kemajuan ekonominya dapat berfungsi sebaik-baiknya," kata Kalla di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

(Baca juga: Pemerintah Daerah Didorong Lebih Berperan dalam Redistribusi Guru)

Meski, kata Kalla, daerah yang berprestasi tersebut bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya.

"Contoh kepada daerah yang lain, bagaimana pengelolaan daerah itu, sesuai dengan haknya sebagai daerah otonom," kata dia.

Sebelumnya, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kudus menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan kinerja terbaik tingkat nasional selama tiga tahun berturut-turut, pada 2014, 2015, dan 2016.

Keduanya mendapatkan tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/TK Tahun 2018.

Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada tujuh kepala daerah terbaik dengan kinerja terbaik nasional pada 2016.

(Baca juga: Menkeu Apresiasi Pemerintah Daerah yang Raih WTP 5 Tahun Berturut-turut)

Ketujuh kepala daerah tersebut mendapatkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha berdasarkan Keppres Nomor 25/TK Tahun 2018.

Para penerima antara lain Bupati Malang Rendra Kresna, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Bupati Kuningan Acep Purnama, Bupati Bulukumba AM Sukri A Sappewali.

Kemudian, Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah, Wali Kota Pare-pare Taufan Pawe.

Dalam rangka peringatan hari otonomi daerah yang ke-22 tahun 2018, Kemendagri juga melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPD) 2017.

EKPD tersebut berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2016.

(Baca juga: Pemerintah Daerah Diminta Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga Pangan)

Kemendagri kemudian menetapkan tiga provinsi, sepuluh provinsi, dan sepuluh kabupaten/kota berprestasi kinerja tinggi secara nasional.

Adapun penerima penghargaan tingkat provinsi adalah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Untuk tingkat kabupaten yaitu Kabupaten Sidoarjo, Tulungagung, Karanganyar, Banyuwangi, Malang, Pasuruan, Kuningan, Kudus, Bulukumba, Bone.

Kemudian untuk tingkat kota, adalah Kota Malang, Makassar, Surabaya, Blitar, Gorontalo, Semarang, Bandung, Tangerang, Samarinda, Pare-pare.

Kompas TV Adanya sejumlah kasus korupsi ini membuktikan begitu rentannya terjadi praktik korupsi dalam dinasti politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com