Cari Kandidat Pilihan Buruh, KSPI Akan Ajak Para Capres Unjuk Pemikiran

Kompas.com - 24/04/2018, 15:16 WIB
Presiden KSPI Said Iqbal dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/3/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAPresiden KSPI Said Iqbal dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja ( KSPI) Said Iqbal menegaskan, ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon presiden jika ingin dipilih buruh pada Pilpres 2019 mendatang.

Oleh karena itu, KSPI akan mempertimbangkan pilihannya melalui Rakernas dan sebuah seminar yang akan mengundang tokoh-tokoh pilihan.

"28-29 April ada Rakernas KSPI hadir dari 25 provinsi, 200 kabupaten dan kota hadir di Hotel Grand Cempaka. Dan akan ada seminar undang capres, seperti Pak Prabowo, Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, Rizal Ramli dan Muhaimin Iskandar. Itu yang diundang," ujarnya.

(Baca juga: KSPI: Agak Berat Dukung Pak Jokowi karena Dia Enggak Cabut PP 78)

Dalam seminar itu, sejumlah capres akan menyampaikan pemikirannya tentang negara sejahtera. Sehingga, para buruh bisa menentukan pilihannya secara objektif.

Said menyatakan, KSPI tidak mengundang calon petahana, Presiden Joko Widodo. Sebab, Jokowi telah menunjukkan langkah yang berlawanan dengan janjinya memerhatikan kepentingan buruh.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi capres pilihan buruh adalah bisa mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, menghapus sistem outsourcing, menolak keberadaan tenaga kerja kasar dari negara lain, serta mencabut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

"Menyediakan transportasi publik yang murah, perumahan buruh murah, dan guru honor diangkat jadi tetap," katanya.

(Baca juga: KSPI Minta Buruh Jangan Antipolitik)

Said menegaskan, buruh menjadi pemilih potensial bagi capres yang akan bertarung nanti dalam Pilpres 2019. Menurutnya, para kandidat harus merebut 5 hingga 10 juta suara dari pihak buruh.

"Anggota KSPI 2,2 juta orang dikalikan dengan istri dan anak maka punya suara hingga 5 juta. Mengapa sampai 10 juta? Karena (capres) akan bekerja sama untuk suara-suara di luar buruh anggota KSPI," paparnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Telusuri Data Keimigrasian Harun Masiku

Ombudsman Telusuri Data Keimigrasian Harun Masiku

Nasional
Plt Gubernur Aceh Minta Dana Otsus Diperpanjang, Begini Jawaban Jokowi

Plt Gubernur Aceh Minta Dana Otsus Diperpanjang, Begini Jawaban Jokowi

Nasional
Puja-puji Jokowi Atas Pesatnya Pembebasan Lahan untuk Tol Aceh

Puja-puji Jokowi Atas Pesatnya Pembebasan Lahan untuk Tol Aceh

Nasional
Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
'DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss...'

"DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss..."

Nasional
Plt Gubernur Aceh Minta Maaf atas 'Khilaf Masa Lalu', Jokowi: Jangan Keliru, Pilpres Sudah Usai

Plt Gubernur Aceh Minta Maaf atas "Khilaf Masa Lalu", Jokowi: Jangan Keliru, Pilpres Sudah Usai

Nasional
Soal RUU Ketahanan Keluarga, Pakar: Tak Etis Negara Atur Keluarga

Soal RUU Ketahanan Keluarga, Pakar: Tak Etis Negara Atur Keluarga

Nasional
Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Nasional
Sandiaga Sebut RUU Cipta Kerja sebagai Katalis Penggerak Ekonomi

Sandiaga Sebut RUU Cipta Kerja sebagai Katalis Penggerak Ekonomi

Nasional
Baleg DPR Buka Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Digabungkan dengan UU Lain

Baleg DPR Buka Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Digabungkan dengan UU Lain

Nasional
Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law

Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

Nasional
Survei Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Sandiaga: Selamat kepada Bos Saya

Survei Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Sandiaga: Selamat kepada Bos Saya

Nasional
Stop 36 Penyelidikan, KPK Diminta Beri Penjelasan Kasus Per Kasus

Stop 36 Penyelidikan, KPK Diminta Beri Penjelasan Kasus Per Kasus

Nasional
Bulan Depan, Pemerintah Temui Putra Mahkota Abu Dhabi Bahas Investasi UEA di Aceh

Bulan Depan, Pemerintah Temui Putra Mahkota Abu Dhabi Bahas Investasi UEA di Aceh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X