Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Verifikasi Isu Miring, Kepulauan Solomon Mau Lihat Papua Lebih Dekat

Kompas.com - 23/04/2018, 20:13 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu negara Pasifik, Kepulauan Solomon, menyambut hangat ajakan Pemerintah Republik Indonesia untuk melihat Papua lebih dekat.

Menurut Duta Besar Kepulauan Solomon untuk Indonesia, Salana Kalu, ajakan Pemerintah RI sangat penting untuk memverifikasi berbagai isu miring soal Papua.

"Saya meyakini bahwa hal tersebut akan membuat kami lebih saling memahami dan bukan hanya sekedar itu, namun juga menjadi lebih dekat," ujar Salana Kalu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (24/4/2018).

Menurut Kalu, negaranya banyak mendapatkan informasi seputar situasi dan kondisi di Papua. Ia mengakui bahwa kemungkinan ada informasi yang tidak benar mengenai Papua.

(Baca juga: Wiranto: Banyak Informasi Tentang Papua Diselewengkan ke Negara Pasifik)

Ia menuturkan, banyaknya informasi mengenai Papua berasal dari media termasuk media sosial. Oleh karena itu, ajakan Pemerintah Indonesia penting untuk melakukan verifikasi terkait dengan kondisi Papua yang sebenarnya.

"Mungkin informasi yang kami terima tidak benar, namun beberapa informasi akan lebih baik jika kami verifikasi terlebih dahulu. Sehingga akan lebih baik jika kami mengunjungi Papua secara langsung," kata dia.

"Anda tahu bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan membolehkan negara lain berkunjung dan melihat isu yang terkait kedaulatan, itu merupakan suatu langkah besar," ujar dia.

Ia yakin dengan ajakan dan keterbukaan Indonesia akan menjadi langkah penting untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan antara kedua negara.

Sebelumnya, Wiranto mengungkapan, adanya informasi bohong tentang Papua yang disampaikan kepada negara-negara di Pasifik.

(Baca juga: Pemerintah RI Persilakan Negara Pasifik Lihat Papua dari Dekat)

Akibatnya, negara-negara di Pasifik memiliki penilaian buruk kepada Indonesia. RI dinilai membiarkan aksi kekerasan di Papua, RI dinilai tidak membangun Papua. Bahkan, kata Wiranto, RI dinilai menjajah Papua.

"Informasi seperti itu, tentu tidak benar. Saya minta teman-teman dari Solomon melihat Jakarta, melihat daerah lain di Indonesia, melihat Papua," ujar dia.

"Inilah cara kita untuk meyakinkan negara sahabat bahwa banyak sekarang ini informasi (bohong) yang diselewengkan, informasi yang dideviasikan tidak sesuai dengan kenyataan," ucap Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu menuturkan, informasi yang diselewengkan, yang dideviasikan, yakni informasi mengenai pembangunan di Papua.

Menurut Wiranto, bila informasi tidak benar itu dibiarkan, maka Indonesia akan sedih. Sebab pemerintah sudah berupaya keras membangun Papua agar lebih maju.

Kompas TV Di tahun 2018, ada target 80 ribu sertifikat tanah diberikan pada warga Papua
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com