Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Verifikasi Isu Miring, Kepulauan Solomon Mau Lihat Papua Lebih Dekat

Kompas.com - 23/04/2018, 20:13 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu negara Pasifik, Kepulauan Solomon, menyambut hangat ajakan Pemerintah Republik Indonesia untuk melihat Papua lebih dekat.

Menurut Duta Besar Kepulauan Solomon untuk Indonesia, Salana Kalu, ajakan Pemerintah RI sangat penting untuk memverifikasi berbagai isu miring soal Papua.

"Saya meyakini bahwa hal tersebut akan membuat kami lebih saling memahami dan bukan hanya sekedar itu, namun juga menjadi lebih dekat," ujar Salana Kalu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (24/4/2018).

Menurut Kalu, negaranya banyak mendapatkan informasi seputar situasi dan kondisi di Papua. Ia mengakui bahwa kemungkinan ada informasi yang tidak benar mengenai Papua.

(Baca juga: Wiranto: Banyak Informasi Tentang Papua Diselewengkan ke Negara Pasifik)

Ia menuturkan, banyaknya informasi mengenai Papua berasal dari media termasuk media sosial. Oleh karena itu, ajakan Pemerintah Indonesia penting untuk melakukan verifikasi terkait dengan kondisi Papua yang sebenarnya.

"Mungkin informasi yang kami terima tidak benar, namun beberapa informasi akan lebih baik jika kami verifikasi terlebih dahulu. Sehingga akan lebih baik jika kami mengunjungi Papua secara langsung," kata dia.

"Anda tahu bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan membolehkan negara lain berkunjung dan melihat isu yang terkait kedaulatan, itu merupakan suatu langkah besar," ujar dia.

Ia yakin dengan ajakan dan keterbukaan Indonesia akan menjadi langkah penting untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan antara kedua negara.

Sebelumnya, Wiranto mengungkapan, adanya informasi bohong tentang Papua yang disampaikan kepada negara-negara di Pasifik.

(Baca juga: Pemerintah RI Persilakan Negara Pasifik Lihat Papua dari Dekat)

Akibatnya, negara-negara di Pasifik memiliki penilaian buruk kepada Indonesia. RI dinilai membiarkan aksi kekerasan di Papua, RI dinilai tidak membangun Papua. Bahkan, kata Wiranto, RI dinilai menjajah Papua.

"Informasi seperti itu, tentu tidak benar. Saya minta teman-teman dari Solomon melihat Jakarta, melihat daerah lain di Indonesia, melihat Papua," ujar dia.

"Inilah cara kita untuk meyakinkan negara sahabat bahwa banyak sekarang ini informasi (bohong) yang diselewengkan, informasi yang dideviasikan tidak sesuai dengan kenyataan," ucap Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu menuturkan, informasi yang diselewengkan, yang dideviasikan, yakni informasi mengenai pembangunan di Papua.

Menurut Wiranto, bila informasi tidak benar itu dibiarkan, maka Indonesia akan sedih. Sebab pemerintah sudah berupaya keras membangun Papua agar lebih maju.

Kompas TV Di tahun 2018, ada target 80 ribu sertifikat tanah diberikan pada warga Papua
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com