Golkar Yakin Elektabilitas Jokowi Capai 60 Persen jika "Head to Head" dengan Prabowo

Kompas.com - 23/04/2018, 13:22 WIB
Ayo, kerja! KOMPAS.com/IhsanuddinAyo, kerja!

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily memperkirakan, elektabilitas Presiden Joko Widodo bisa mencapai 60 persen bila hanya dihadapkan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi hasi survei Litbang Kompas yang menunjukkan elektabilitas Jokowi sebesar 55,9 persen, sedangkan Prabowo 14,1 persen.

Ace menilai, saat ini elektabilitas Jokowi hanya sebesar 55,9 persen karena masih dihadapkan dengan calon presiden (capres) selain Prabowo.

Dalam survei tersebut, Jokowi dihadapkan pula dengan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang elektabilitasnya 1,8 persen.

"Sebetulnya elektabilitas Pak Jokowi ini bisa jadi mencapai 60 persen jika head to head dengan Pak Prabowo. Dalam simulasi banyaknya kandidat capres, elektabilitas sudah mencapai 55,9 persen," kata Ace melalui pesan singkat, Senin (23/4/2018).

(Baca juga : Survei Kompas: Jokowi 55,9 Persen, Prabowo 14,1 Persen)

Ia menambahkan, Golkar akan terus bekerja memelihara tren peningkatan elektabilitas Jokowi hingga menjelang hari pencoblosan.

Menurut Ace, elektabilitas Jokowi akan semakin tinggi jika berbagai proyek infrastruktur selesai dibangun.

Selain itu, elektabilitas Jokowi juga akan meningkat bila program yang menyentuh kebutuhan rakyat seperti Progran Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat diperbanyak.

Ia mengatakan, pemilihan calon wakil presiden juga akan menentukan peningkatan elektabilitas Jokowi.

(Baca juga : Survei Kompas: Kepuasan Pemerintahan Jokowi Meningkat Jadi 72,2 Persen)

Jika elektabilitas Jokowi semakin meningkat, Ace optimistis, mantan Gubernur DKI itu akan terpilih untuk kedua kalinya sebagai Presiden.

"Sebab kompetitor Pak Jokowi belum ada yang terlihat kuat. Pak Prabowo malah mengalami penurunan elektabilitas. Kandidat lain pun tak ada yang terlihat kuat," lanjut Ace.

Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Jokowi mengalami kenaikan. Sementara elektabilitas Prabowo Subianto yang menjadi penantang terkuat petahana justru mengalami penurunan.

Dikutip dari Kompas, responden yang memilih Jokowi apabila pilpres digelar saat ini mencapai 55,9 persen.

(Baca juga : Fadli Zon Tetap Yakin Prabowo Jadi Presiden meski Elektabilitas Turun)

Angka itu meningkat dibandingkan dengan enam bulan sebelumnya, elektabilitas Jokowi masih 46,3 persen.

Sementara itu, potensi keterpilihan Prabowo Subianto 14,1 persen, turun dari hasil survei enam bulan lalu yang merekam angka 18,2 persen.

Survei ini dilakukan pada 21 Maret-1 April 2018 sebelum Prabowo menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden di Rakornas Partai Gerindra, 11 April lalu.

Naiknya elektabilitas Jokowi dan turunnya potensi keterpilihan tokoh-tokoh penantangnya bisa dijelaskan dari dua sisi.

Pertama, naiknya kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Kedua, masih kaburnya kepastian calon penantangnya untuk maju dalam Pemilu 2019.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X