Survei "Kompas": Kepuasan Pemerintahan Jokowi Meningkat Jadi 72,2 Persen

Kompas.com - 23/04/2018, 08:45 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) mengamati kalender sebelum memimpin rapat terbatas tentang persiapan menyambut bulan Ramadhan dan Idulfitri 1439 Hijriah di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/4). Presiden mengingatkan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, penyediaan bahan bakar minyak, sarana prasarana transportasi serta stabilitas keamanan jelang Idulfitri 1439 Hijriah. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18.
PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) mengamati kalender sebelum memimpin rapat terbatas tentang persiapan menyambut bulan Ramadhan dan Idulfitri 1439 Hijriah di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/4). Presiden mengingatkan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, penyediaan bahan bakar minyak, sarana prasarana transportasi serta stabilitas keamanan jelang Idulfitri 1439 Hijriah. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo meningkat. Survei ini dilakukan pada 21 Maret-1 April 2018, bertepatan dengan 3,5 tahun pemerintahan berjalan.

Dikutip dari Kompas, Senin (23/4/2018), 72,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan di empat bidang pemerintahan, yakni politik dan keamanan (polkam), hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Dibandingkan dengan setahun lalu, peningkatan kepuasan publik mencapai 9,1 persen.

"Di balik sejumlah catatan kritis di bidang polkam dan ekonomi, kepuasan terhadap pemerintah meningkat karena indikator-indikator di bidang hukum dan kesejahteraan menuai apresiasi," kata peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan.

Baca juga: Survei Kompas: Jokowi 55,9 Persen, Prabowo 14,1 Persen

Indikator bidang polkam yang mendapat catatan kritis terutama terkait ancaman konflik dan kebebasan berpendapat. Sementara indikator ekonomi yang sedikit mengalami pelemahan terkait masalah swasembada pangan, lapangan kerja, harga barang, dan nilai tukar rupiah.

"Namun, terjadi peningkatan apresiasi dalam pembangunan pasar tradisional dan pemerataan pembangunan," urai Bambang.

Sementara itu, kepuasan yang meningkat di bidang hukum terjadi karena meningkatnya apresiasi terhadap pemberantasan korupsi, penuntasan kasus hukum, dan aparat yang dinilai semakin adil.

Indikator yang meningkat di bidang kesejahteraan sosial adalah kepuasan terhadap kinerja pemerintah dalam menangani persoalan pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X