Survei "Kompas": Kepuasan Pemerintahan Jokowi Meningkat Jadi 72,2 Persen

Kompas.com - 23/04/2018, 08:45 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) mengamati kalender sebelum memimpin rapat terbatas tentang persiapan menyambut bulan Ramadhan dan Idulfitri 1439 Hijriah di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/4). Presiden mengingatkan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, penyediaan bahan bakar minyak, sarana prasarana transportasi serta stabilitas keamanan jelang Idulfitri 1439 Hijriah. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18.
PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) mengamati kalender sebelum memimpin rapat terbatas tentang persiapan menyambut bulan Ramadhan dan Idulfitri 1439 Hijriah di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/4). Presiden mengingatkan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, penyediaan bahan bakar minyak, sarana prasarana transportasi serta stabilitas keamanan jelang Idulfitri 1439 Hijriah. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo meningkat. Survei ini dilakukan pada 21 Maret-1 April 2018, bertepatan dengan 3,5 tahun pemerintahan berjalan.

Dikutip dari Kompas, Senin (23/4/2018), 72,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan di empat bidang pemerintahan, yakni politik dan keamanan (polkam), hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Dibandingkan dengan setahun lalu, peningkatan kepuasan publik mencapai 9,1 persen.

"Di balik sejumlah catatan kritis di bidang polkam dan ekonomi, kepuasan terhadap pemerintah meningkat karena indikator-indikator di bidang hukum dan kesejahteraan menuai apresiasi," kata peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan.

Baca juga: Survei Kompas: Jokowi 55,9 Persen, Prabowo 14,1 Persen

Indikator bidang polkam yang mendapat catatan kritis terutama terkait ancaman konflik dan kebebasan berpendapat. Sementara indikator ekonomi yang sedikit mengalami pelemahan terkait masalah swasembada pangan, lapangan kerja, harga barang, dan nilai tukar rupiah.

"Namun, terjadi peningkatan apresiasi dalam pembangunan pasar tradisional dan pemerataan pembangunan," urai Bambang.

Sementara itu, kepuasan yang meningkat di bidang hukum terjadi karena meningkatnya apresiasi terhadap pemberantasan korupsi, penuntasan kasus hukum, dan aparat yang dinilai semakin adil.

Indikator yang meningkat di bidang kesejahteraan sosial adalah kepuasan terhadap kinerja pemerintah dalam menangani persoalan pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X