Golkar Yakin Elektabilitas Jokowi Capai 60 Persen jika "Head to Head" dengan Prabowo

Kompas.com - 23/04/2018, 13:22 WIB
Ayo, kerja! KOMPAS.com/IhsanuddinAyo, kerja!

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily memperkirakan, elektabilitas Presiden Joko Widodo bisa mencapai 60 persen bila hanya dihadapkan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi hasi survei Litbang Kompas yang menunjukkan elektabilitas Jokowi sebesar 55,9 persen, sedangkan Prabowo 14,1 persen.

Ace menilai, saat ini elektabilitas Jokowi hanya sebesar 55,9 persen karena masih dihadapkan dengan calon presiden (capres) selain Prabowo.

Dalam survei tersebut, Jokowi dihadapkan pula dengan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang elektabilitasnya 1,8 persen.

"Sebetulnya elektabilitas Pak Jokowi ini bisa jadi mencapai 60 persen jika head to head dengan Pak Prabowo. Dalam simulasi banyaknya kandidat capres, elektabilitas sudah mencapai 55,9 persen," kata Ace melalui pesan singkat, Senin (23/4/2018).

(Baca juga : Survei Kompas: Jokowi 55,9 Persen, Prabowo 14,1 Persen)

Ia menambahkan, Golkar akan terus bekerja memelihara tren peningkatan elektabilitas Jokowi hingga menjelang hari pencoblosan.

Menurut Ace, elektabilitas Jokowi akan semakin tinggi jika berbagai proyek infrastruktur selesai dibangun.

Selain itu, elektabilitas Jokowi juga akan meningkat bila program yang menyentuh kebutuhan rakyat seperti Progran Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat diperbanyak.

Ia mengatakan, pemilihan calon wakil presiden juga akan menentukan peningkatan elektabilitas Jokowi.

(Baca juga : Survei Kompas: Kepuasan Pemerintahan Jokowi Meningkat Jadi 72,2 Persen)

Jika elektabilitas Jokowi semakin meningkat, Ace optimistis, mantan Gubernur DKI itu akan terpilih untuk kedua kalinya sebagai Presiden.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X