Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Munas Alim Ulama PPP Rekomendasikan Jokowi Pilih Cawapres Santri Milenial

Kompas.com - 14/04/2018, 18:46 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP mengeluarkan lima kriteria calon wakil presiden (cawapres) sebagai pendamping Presiden Joko Widodo.

Lima kriteria tersebut dibacakan oleh Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam puncak acara peringatan Harlah partainya yang ke-45 di UTC, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Sabtu (14/4/2018).

Pertama ucap Romi, sapaannya, cawapres pendamping Jokowi seyogianya memenuhi syariat Islam. Kedua, cawapres Jokowi harus memiliki kompetensi, berintegritas, dan aspiratif. Selain itu, ketiga, papar Romi, cawapres Jokowi juga harus peduli dengan rakyat kecil.

"Keempat yakni santun, santri, berilmu dan berjiwa ulama. Kelima ialah muda dan milenial agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan generasi," kata Romi saat membacakan rekomendasi di hadapan Presiden Jokowi yang juga turut hadir di sana.

Baca juga: Jokowi: Kita Kadang Tidak Bisa Membedakan antara Kritik dan Mencela

Selain itu, Munas Alim Ulama PPP juga mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah meningkatkan kewaspadaan terkait penyebaran radikalisme berbasis agama. Lalu juga ada rekomendasi agar pemerintah semakin aktif menangkal munculnya hoaks.

Selanjutnya papar Romi, Munas juga merekomendasikan peneguhan komitmen kebangsaan dan menyatakan Pancasila serta NKRI bersifat final. Munas juga meminta PPP terus mengawal pemerintahan yang terpilih dan sah.

Romi menambahkan, Munas pun mengamanahkan pemerintah terlibat aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Kemudian, Pemerintah juga diminta untuk menambah fasilitas pendidikan agama, madrasah, dan pondok pesantren yang pengelolanya masih didominasi swasta.

Selanjutnya, pemerintah direkomendasikan untuk meneruskan redistribusi aset yang saat ini tengah dilakukan kepada seluruh rakyat miskin.

"Lalu, merekomendasikan agar pemerintah menekan segala bentuk terjadinya politik uang dan menguatkan institusi pemberantasan korupsi," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com