Politisi PDI-P Sebut Deklarasi Cak Imin Cawapres Jokowi seperti Jurus Kepiting

Kompas.com - 11/04/2018, 16:23 WIB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meresmikan posko JOIN, Jokowi-Muhaimin di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (10/4/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar meresmikan posko JOIN, Jokowi-Muhaimin di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (10/4/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Hendrawan Supratikno tak mempermasalahkan deklarasi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Presiden Joko Widodo.

Menurut Hendrawan, deklarasi Muhaimin merupakan sebuah tawaran baru bagi Jokowi dan partai koalisi lainnya, bukan pemaksaan.

"Deklarasi ya boleh saja. Terus apa yang dimasalahkan? Ini kan sebuah tawaran, sebuah opsi, bukan limitasi atau fait accompli," kata Hendrawan melalui pesan singkat, Rabu (11/4/2018).

Meski belum mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi pada Pilpres 2019, Hendrawan menghormati sikap PKB tersebut. Ia pun menyebut langkah PKB itu sepertu jurus kepiting.

"Jurus kepiting, maksudnya teknik menjepit dari dua arah. Itu sebabnya yang disorongkan langsung tandem, seperti pemain ganda dalam olahraga," ujar Hendrawan.

(Baca juga: Siap-siap Pilpres 2019, Cak Imin Resmikan Posko JOIN, Jokowi-Muhaimin)

Sebelumnya, Muhaimin meresmikan Posko Join, yang merupakan akronim dari Joko Widodo – Muhaimin, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/4/2018).

Cak Imin meresmikan Posko tersebut disaksikan oleh ratusan relawan dan simpatisan PKB. Cak Imin juga memberikan pernyataan tegas bahwa dirinya siap mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.

(Baca juga: Klaim Jadi Penentu Pilpres, PKB Harap Jokowi Gandeng Muhaimin)

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X