Kompas.com - 11/04/2018, 12:58 WIB
Mantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kukar, Rudi Suryadinata saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (11/4/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kukar, Rudi Suryadinata saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (11/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar, Rudi Suryadinata bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (11/4/2018). Rudi bersaksi untuk terdakwa Rita Widyasari.

Dalam persidangan, Rudi mengaku pernah diminta oleh tim sukses Rita Widyasari untuk memberikan fee dari tiap proyek yang dikerjakan di bawah Dinas PU. Rudi mengaku menuruti permintaan itu selama ia menjabat dari 2013-2015.

"Mereka minta 6,5 persen dari setiap nilai kontrak, setelah potong pajak," ujar Rudi kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(Baca juga: Saksi: Bupati Kukar Terima Fee 6 Persen dari Tiap Proyek di Dinas PU)

Menurut Rudi, dari jumlah 6,5 persen, sebesar 6 persen diberikan untuk Rita Widyasari. Sementara, 0,5 persen ditujukan kepada tim sukses Rita atau yang disebut sebagai tim sebelas.

Selain kepada tim sukses dan bupati, menurut Rudi, ada pemotongan lain yang ditujukan kepada pejabat di Dinas Pekerjaan Umum. Menurut Rudi, para rekanan atau kontraktor juga diminta untuk memberikan fee sebesar 5 persen.

(Baca juga: Tolak Permintaan Timses Bupati Kukar, Kepala Dinas Dimutasi dan Istrinya Dipecat)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Masing-masing yang menerima fee adalah kepala dinas, pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA)," kata Rudi.

Menurut Rudi, PPK diberikan jatah 2 persen. Kemudian, KPA 2 persen dan kepala dinas 1 persen.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

Nasional
Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Nasional
Satgas: Lebih dari 179,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan

Satgas: Lebih dari 179,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan

Nasional
Ini Aturan Kerja ASN Selama PPKM Berdasarkan Aturan Terbaru

Ini Aturan Kerja ASN Selama PPKM Berdasarkan Aturan Terbaru

Nasional
Ini Sebab Pengguna PeduliLindungi Gagal Akses Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Ini Sebab Pengguna PeduliLindungi Gagal Akses Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Diingatkan Tak Lakukan Tawar-menawar Politik dalam Kasus Azis Syamsuddin

KPK Diingatkan Tak Lakukan Tawar-menawar Politik dalam Kasus Azis Syamsuddin

Nasional
40 Persen dari Sasaran Vaksinasi Covid-19 Indonesia Sudah Dapat Dosis Pertama

40 Persen dari Sasaran Vaksinasi Covid-19 Indonesia Sudah Dapat Dosis Pertama

Nasional
DPR Tetap Terima Aspirasi Masyarakat Selama Pandemi, Bisa Lewat Surat atau Medsos

DPR Tetap Terima Aspirasi Masyarakat Selama Pandemi, Bisa Lewat Surat atau Medsos

Nasional
Pemerintah Gandeng Mahasiswa untuk Edukasi soal Stunting di Indonesia

Pemerintah Gandeng Mahasiswa untuk Edukasi soal Stunting di Indonesia

Nasional
Sebaran 45.803 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak di Jawa Tengah

Sebaran 45.803 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak di Jawa Tengah

Nasional
1 Tahun 9 Bulan 'Di-lockdown' Puan, Megawati: Itu Namanya Anak Sayang Ibu

1 Tahun 9 Bulan "Di-lockdown" Puan, Megawati: Itu Namanya Anak Sayang Ibu

Nasional
Jelang PON XX, Belum Semua Kabupaten/Kota Punya Mesin Tes PCR di Papua

Jelang PON XX, Belum Semua Kabupaten/Kota Punya Mesin Tes PCR di Papua

Nasional
Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Lapor ke Risma, Bupati Kendal Nyatakan Bansos Sudah Terealisasi 99,9 Persen

Lapor ke Risma, Bupati Kendal Nyatakan Bansos Sudah Terealisasi 99,9 Persen

Nasional
DPR Belum Terapkan PeduliLindungi untuk Syarat Masuk, tetapi Kapasitas Tamu Dibatasi

DPR Belum Terapkan PeduliLindungi untuk Syarat Masuk, tetapi Kapasitas Tamu Dibatasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.