Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Kalau sebagai Capres, Tak Layak Pakai Pesawat Kepresidenan Saat Kampanye

Kompas.com - 10/04/2018, 21:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya tak mengizinkan penggunaan pesawat kepresidenan oleh calon presiden petahana untuk kepentingan kampanye saat pilpres.

Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan KPU yang menganggap bahwa penggunaan pesawat kepresidenan bagian dari pengamanan yang melekat pada presiden.

"Aturan KPU itu harus dikaji. Enggak boleh dong, karena pesawat itu pesawat kepresidenan. Kalau sedang bertugas kepresidenan, maka apapun bisa dilakukan. Tapi kalau sebagai capres dan pesawat itu dipakai maka itu sangat tak layak," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Baca juga : Tunggu PP, KPU Minta Polemik Mobil dan Pesawat Kepresidenan Disudahi

Ia meminta aturan tersebut dikaji ulang agar tak menimbulkan ketidakadilan bagi capres selain petahana.

Fadli mengatakan, tak adil jika capres petahana bisa memanfaatkan fasilitas negara. Sementara, calon lainnya harus merogoh kocek dalam untuk menyewa pesawat saat kampanye.

Lagi pula, kata Fadli, sebelum ada pesawat kepresidenan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbiasa menaiki pesawat sewa milik Garuda Indonesia.

Fadli mengatakan, meski menumpang pesawat komersial, keamanan SBY selaku Presiden tetap terjamin.

Sebab, lanjut Fadli, saat menaiki pesawat komersial, Presiden juga mendapatkan pengawalan penuh dengan fasilitas pengamanan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Baca juga : KPU Tak Larang Capres Petahana Pakai Pesawat Kepresidenan untuk Kampanye

"Kan kalau naik pesawat kan ada pengamanan melekat. Kan ada pengawal, ajudan, dan tim yang secra protokoler udah ada di sana. Ini kan moda transportasi bukan masalah keamanan. Emang naik Garuda enggak aman? Kan aman," ujar Fadli.

"Sebelum ada pesawat kepresidenan, Presiden aman-aman saja naik pesawat komersial. Malah janjinya Pak Jokowi mau naik kelas ekonomi. Kok sekarang kayaknya enjoy aja dengan pesawat kepresidenan. Dulu kan dikritik," lanjut dia.

Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, calon presiden petahana diperbolehkan menggunakan pesawat kepresidenan saat kampanye pemilihan presiden.

Alasannya, penggunaan pesawat kepresidenan berkaitan dengan pengamanan yang melekat.

"Itu kan yang melekat. Kalau nanti menggunakan alat transportasi yang tidak terstandar pengamanannya, itu kan bisa berisiko," ujar Arief, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/4/2018).

"Makanya presiden itu punya standar-standar tertentu. Pengamanannya, transportasinya. Itu melekat. Dipersilakan (menggunakan pesawat kepresidenan)," lanjut dia.

Kompas TV KPU menyatakan bahwa fasilitas pengamanan yang boleh digunakan petahana akan merujuk pada standar fasilitas dari Kementerian Sekretariat Negara dan Pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com