Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Jokowi Ada Pihak yang Mengklaim Program KIP dan Sertifikat Tanah Gratis

Kompas.com - 07/04/2018, 18:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, ada saja pihak yang mengklaim keberhasilan programnya. Salah satunya adalah program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Ada yang ngaku-ngaku gitu. Kartu Indonesia Pintar yang kita bagi sudah 19 juta, itu banyak yang ngaku-ngaku, 'itu program saya'," ujar Jokowi dalam pidatonya di acara Konvensi Nasional 2018 di Puri Begawan, Kota Bogor, Sabtu (7/4/2018).

Tak hanya program KIP, program pembagian sertifikat tanah gratis bagi rakyat pun banyak yang diklaim sepihak.

(Baca juga : Jokowi: Dulu Urus Sertifikat Lama, Sana Diminta, Sini Diminta...)

Jokowi mengatakan, ketika bertemu Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia atau Adkasi, beberapa waktu lalu, ia diberi tahu ada pihak-pihak yang mengklaim sepihak pembagian sertifikat tanah gratis.

"Saya kemarin tahu dari beberapa anggota Adkasi. Jadi begini, mereka datang ke masyarakat, kumpulin syarat-syarat (penerbitan sertifikat tanah), kemudian datangi kantor BPN, diajukan ke sana," ujar Jokowi.

Tentu, permohonan sertifikat tersebut dilayani dengan baik di Kantor BPN. Pasalnya, Presiden Jokowi menargetkan 7 juta sertifikat terbit tahun 2018 ini.

Apalagi, target itu disertai ancaman reshuffle bagi Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, jika tidak mampu menyelesaikan target itu.

(Baca juga : Jokowi: Masak Pakai Kaus #2019gantipresiden Bisa Ganti Presiden...)

Otomatis, BPN di daerah bekerja keras dan pelayanan pembuatan sertifikat lahan menjadi cepat rampung.

"Setelah dapat sertifikat bertumpuk-tumpuk, dia pergi ke desa. (bilang ke warga desa), 'nih (sertifikatnya). Ini (program) saya oh ya, bukan dia (pemerintahan Jokowi) ini'. Enak banget kalau begitu. Jangan ngaku-ngaku," ujar dia.

Meski demikian, Jokowi tidak terlalu mempersoalkan itu secara berlebihan. Ia hanya meminta relawannya untuk menyebarkan informasi yang benar bahwa program KIP dan pembagian sertifikat tanah gratis adalah program pemerintahan Jokowi-JK, bukan yang lain.

"Itulah tugas Bapak, Ibu dan Saudara untuk menerangkan bahwa Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, kemudian sertifikat tanah yang sekarang begitu cepat, itu programnya pemerintahan Jokowi-JK. Harus diterangkan. Kalau enggak begitu, banyak yang ngaku-ngaku," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com